Disdik Ternate Pastikan tak Ada Pungli dalam PPDB

PENAMALUT.COM, TERNATE – Dinas Pendidikan Kota Ternate kembali menegaskan, tidak ada pungutan liar (pungli) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online tahun 2023 di Kota Ternate.

Ketua Panitia PPDB Disdik Kota Ternate, Ruslan Mustafa, mengatakan anggaran PPDB online tidak bersumber dari hasil pungutan, tetapi diperuntukkan untuk sekolah yang sudah terdaftar penambahan website. Dengan begitu, bisa terkoneksi dengan dinas pendidikan.

“Kemarin dalam rapat bersama pihak sekolah itu mereka setuju. Jadi bukan untuk biaya PPDB online, karena dinas juga punya anggaran sendiri. Penambahan ini teruntuk pihak sekolah yang punya website, tapi mereka ingin bayar cicilan. Jadi tidak ada pungli karena kita rapat sesuai dengan kesepakatan seluruh kepala sekolah,” tegasnya, Senin (17/7).

Selain itu, PPDB untuk siswa SMP Negeri 1 Ternate telah diumumkan hasil kelulusannya. Bahkan saat mengadakan rapat dengan DPRD, diminta harus ada tambahan kelas, tetapi aturan dapodik pusat hanya dibatasi 11 kelas.

“Kalau kita tambah (kelas), sama saja siswa itu tidak terdaftar dalam dapodik, sehingga diarahkan ke SMP 6 atau sekolah lainnya. Karena orang tua mau daftarkan anaknya ke SMPN 1, sementara kuotanya dibatasi. Padahal sekolah swasta juga sudah melakukan penerimaan siswa baru. Yang paling penting pemerintah menjaga program anak-anak agar jangan putus sekolah,” tuturnya.

Terpisah, Kepala SMP Negeri 1 Ternate, Bustamin Hamzah, menambahkan sesuai dengan aturan, pelaksanaan PPDB ini dilaksanakan secara online dan diprakarsai dinas pendidikan.

“Bagi kami dari pihak sekolah tetap menegakkan aturan terkait apa yang dibuat oleh dinas Pendidikan,” ucapnya.

Menurutnya, rombongan belajar disesuaikan dengan aturan dapodik, meski penerimaan siswa baru hanya dibatasi 11 kelas.

“Jadi tidak bisa melanggar aturan dapodik dan itu tentunya mengikuti versi terbaru sekarang,” ujarnya.

Sebagai Kepala Sekolah SMP 1, Bustamin mengaku tidak tahu-menahu terkait adanya dugaan pungli. Sebab saat rapat, ia terlambat datang, sehingga pembahsan pembayaran aplikasi tersebut tak sempat ia simak.

“Penerimaan siswa baru memang tetap ada kendala, tapi kita uraikan satu-satu karena sekolah punya tanggung jawab agar tidak boleh anak-anak tak bersekolah. Kita harus mengakomodir walaupun tidak bisa di SMP 1, tapi dibantu ke SMP lain,” tandasnya. (udi/tan)