Demokrat Maluku Utara Pasang Badan Siap Hadapi PK Moeldoko

PENAMALUT.COM, TERNATE – Menghadapi peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh kubu Moeldoko terhadap Partai Demokrat, DPD Demokrat Maluku Utara siap pasang badan menghadapi PK tersebut.

Ketua DPD Partai Demokrat Maluku Utara, M. Rahmi Husen menyampaikan, berbagai gugatan yang diajukan oleh kubu Moeldoko itu tidak satupun dimenangkan oleh mereka. Ini menandaskan bahwa secara hukum Demokrat di bawah Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) benar.

“Nah sekarang upaya terakhir lewat PK. Tadi disampaikan oleh Ketum ketika Demokrat mengusung Anies Baswedan tanggal 2 Maret, dan tanggal 3 Maret diajukan PK. Itu sudah diprediksi dari awal bahwa ada langkah hokum, tapi sebetulnya itu politis dibungkus dibalik itu,” tuturnya, Senin (3/4).

Menurut Rahmi, novum yang diajukan setelah dipelajari seperti disampaikan Hamdan Zoelvan tidak ada satupun novum baru dalam PK ini, karena itu Demokrat di bawah Ketum AHY sungguh yakin PK tersebut akan ditolak. Tetapi yang harus diwaspadai adalah ada kepentingan politik dibalik itu, bukankah bangsa diakhir-akhir sekarang kebenaran yang benar jadi salah dan salah jadi benar.

“Ketum tadi sudah intruksikan kalau itu terjadi, kami akan lawan secara kontitusional,” tegasnya.

Sebagai antisipasi langkah DPD Demokrat dan DPC jajaran, lanjujt dia, sesuai intruksi DPP menyurat ke Pengadilan Tinggi (PT) maupun Pengadilan Negeri (PN) untuk meneruskan surat ke Mahkamah Agung (MA) agar dilindungi secara hokum, karena partai ini sudah disahkan oleh pemerintah lewat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

“Masa hanya seorang Moeldoko mau mengobrak abrik partai kita. Untuk kubu Moeldoko di Maluku Utara banyak dan itu sudah dipecat oleh Dewan Kehormatan. Sementara menunggu surat pemecatan,” tukasnya.

Sementara itu, Ketum Demokrat AHY menyampaikan, KSP Moelodoko dan Jhonny masih mencoba-coba untuk mengambil alih partai Demokrat pasca KLB abal-abal, ilegal dan gagal total pada tahun 2021 lalu. Kali ini mereka mengajukan PK yang merupakan upaya terakhir untuk menguji putusan MA.

AHY menyebut putusan kasasi telah menolak gugatan Moeldoko lewat putusan nomor 487/K/TUN 2022 pada 29 September 2022. Alasan KSP Moeldoko mengajukan PK karena mengklaim telah menemukan empat novum atau bukti baru.

“Kenyataanya, bukti yang diklaim KSP Moeldoko itu bukanlah bukti baru, tapi empat novum itu telah menjadi bukti di persidangan PTUN Jakarta, khususnya perkara nomor 150/G/2021 yang telah diputus pada 23 November 2021 lalu,” tandasnya.

“Secara resmi hari ini tim hukum kami akan mengajukan kontrak memori atau jawaban atas pengajuan PK tersebut. Kita yakin Demokrat berada pada posisi yang benar,” sambungnya.

Ia menambahkan, pengalaman empiris menunjukan sudah enam belas kali pengadilan memenangkan Partai Demokrat atas gugatan hukum KSP Moeldoko dan kawan-kawannya. Dengan demikian, dilihat dari kacamata hukum dan akal sehat, tidak ada satupun celah atau jalan bagi KSP Moeldoko untuk memenangkan PK ini.

“Saya ulangi sudah enam belas kali Partai Demokrat menang atas gugatan hukum KSP Moeldoko dan kawan- kawannya. Artinya skornya enam belas kosong,” ucapnya.

Namun, lanjut dia, situasi hukum di Negeri ini sedang mengalami pancaroba. Tidak menentu ada kepastian hukum.

”Contohnya baru-baru ini PN Jakarta Pusat memutuskan agar Pemilu 2024 ditunda. Situasi hukum yang tidak menentu itu ada kemungkinan diakibatkan oleh tekanan dan kepentingan politik pihak tertentu, bagian dari elit dan penguasa di negeri ini. Apalagi kini sudah memasuki tahun politik menjelang pemilu 2024,” terangnya. (gon)