Panwaslu Pulau Moti Laksanakan Bimtek Penguatan Kapasitas

PENAMALUT.COM, TERNATE – Panitia pengawasan pemilihan umum (Panwaslu) Kecamatan Pulau Moti melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) penguatan kapasitas bagi Panwas Kelurahan pada tahapan coklit dan verifikasi faktual calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu 2024, Senin (27/2).

Bimtek ini dihadiri Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Ternate, Rusli Saraha.

Rusli pada kesempatan itu menyampaikan bahwa saat ini proses verifikasi adminitrasi dan verifikasi faktual ke satu. Untuk calon anggota DPD ketentuannya mencapai seribu dukungan yang tersebar di seluruh Maluku Utara.

“Minimal satu orang bakal calon itu capai seribu dukungan baru bisa lolos jadi calon. Sekarang ini mereka baru bakal calon,” ujarnya.

Kata dia, proses coklit ini satu bagian dari tahapan pemutakhiran data pemilih. Jadi setelah coklit itu ada yang disebut dengan penetapan daftar pemilih sementara (DPS). DPS ini nanti diumumkan atau ditempelkan di kantor-kantor lurah atau lokasi yang ditentukan.

Setelah DPS itu ditetapkan, kesempatan bagi Pengawas untuk menyampaikan informasi ke PPK (panitia pemilihan kecamatan) atau PPS (panitia pemungutan suara).

“Misalnya ada temuan orang meninggal masih di ada data, atau yang belum cukup usia. Pastikan pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) dicoret, dan pemilih yang sudah memenuhi syarat (MS) tapi namanya belum ada itu bantu diinfokan secara dini dan dilaporkan,” tuturnya.

Sambungnya, karena proses jadi DPT di bulan Juni lumayan panjang, sehingga masih ada empat bulan dari proses coklit ini menjadi DPT. Jadi masih ada kesempatan untuk sama-sama perbaiki.

“Cara memperbaikinya bagimana, ya mengecek data yang ditempelkan bila perlu melibatkan tokoh-tokoh masyarat yang ada disitu, RT/RW cek juga lagi. Kadang ada yang hilaf karena petugas ini bukan malaikat juga, dia mengetahui secara detail peta atau orang-orang yang terdaftar. Jadi butuh banyak orang, banyak mata untuk melihat data yang ditempel, bisa jadi ada yang hilaf, keliru dan lain-lain. Itu saya kira ada kesempatan bersama untuk memperbaiki,” harapnya.

Ia mengatakan, kerja pengawasan ini kuncinya tiga saja. Pertama mengawasi tahapan. Tahapan ini banyak ada coklit, data pemilih, pencalonan verfak dan lain-lain.

Kedua, penindakan. Itu ada dugaan pelanggaran ambil bukti dan Panwas Kelurahan laporkan ke Panwascam. Sehingga informasinya langsung dilaporkan ke Panwascam. Ketiga kegiatan pencegahan yang bertujuan mencegah potensi pelanggaran. Cegahnya lewat koordinasi dan sosialisasi.

Sementara Ketua Panwaslu Pulau Moti, Isran Hi. Siraju menambahkan, Bimtek yang dilaksanakan itu memberikan pemahaman dan penguatan Panwaslu Kelurahan dalam tahap coklit serta verifikasi faktual calon anggota DPD.

“Disampingi penguatan-penguatan dalam proses pengawasan juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan sinergitas antara penyelenggara di tingkat kecamatan,” ucapnya.

Selain itu, kata dia, pikanya juga meminta kepada jajaran untuk terus melakukan pengawasan terkait netralitas ASN. Apalagi di setiap keluarahan ada ASN yang harus betul-betul diawasi netralitasnya. Apakah ASN itu berperang aktif dalam pencalonan perorangan (DPD RI) ataukah tidak. Namun untuk sementara belum ada keterlibatan ASN

Ia juga berpesan kepada Panwas kelurahan agar menjalankan tugas yang telah diemban selaku pengawas dengan baik.

“Tugas kita mengawasi proses pengawasan di tingkat kecamatan sampai kelurahan, dan jangan bosan-bosan berkoordinasi jika ada kendala,” harapnya menutup. (gon)