Plt dan Mantan Karo Adbang Pemprov Malut Dipolisikan

PENAMALUT.COM, TERNATE – Mantan Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Adbang) pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Dihir Bajo, dipolisikan atas dugaan penipuan maupun penggelapan uang ratusan juta rupiah. Tidak hanya Dihir, Pelaksanaan tugas (Plt) Karo Adbang beserta bendaharanya juga dipolisikan.

Muchdi Garwan selaku korban menceritakan, pada 5 Januari 20221 lalu, Kasubag Perencanaan dan Kasubag keuangan Biro Adbang menghubunginya bahwa ada perintah dari Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba, terkait sumbangan ke STQ (Seleksi Tilawatil Qur’an) yang dibebankan ke Biro Adbang.

Sebab di Januari itu anggaran belum ada, sehingga diminta untuk melakukan pinjam ke pihak ketiga.

“Saya tanya mau pakai berapa? Mereka jawab Rp 60 juta. Saya tanya lagi ini untuk kepentingan kantor atau apa? Dibilang ini untuk pembuatan kanopi di rumah-rumah ASN yang akan ditempati kafilah pada STQ nanti,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (21/12).

“Saya bilang kalau itu kepentingan Kantor, Karo Adbang dan bendahara juga harus ada, agar jelas jangan sampai hanya bawa-bawa nama. Jadi malam itu Karo, bendahara dan Kasubag perencanaan ke rumah masih dengan pakaian dinas,” sambungnya.

Saat itu, kata Mucdi, Karo Adbang menyampaikan bahwa mereka dikasih tanggung jawab untuk memasang kanopi rumah ASN yang nanti ditempati para kafilah. Ia siap meminjamkan uang yang dimintakan, namun harus ada kesepakatan.

“Jadi pakai bunga, mereka setuju dan berjanji di Maret anggaran berjalan sudah diganti. Kemudian kwitansi bendahara dan Karo Adbang Pak Dihir Bajo yang tanda tangan,” ujarnya.

Keesokan harinya, Kasubag Perencanaan kembali menghubunginya dan meminta untuk tambahan Rp 70 juta atas perintah Karo Adbang.

“Saya bilang kalau begitu harus ketemu dengan Karo. Kemudian Karo Adbang datang dan minta tambah 70 juta, karena ada kekurangan. Saya kemudian transfer ke rekening bendahara,” tuturnya.

Berjalannya waktu tepat jatuh tempo pada tanggal 5 Maret, Mucdi menanyakan kepada Karo Adbang untuk pengembalian uang dan dijawab oleh Karo Adbang meminta waktu satu bulan, sebab anggarannya belum cair. Mucdi lantas meminta jaminan, dan Karo Adbang siap memberikan sertifikat rumahnya.

Beberapa waktu kemudian, Dihir Bajo digeser ke jabatan baru sebagai Staf Ahli dan digantikan Irwan sebagai Plt Karo Adbang. Namun terkait dengan pinjaman itu sudah dikomunikasikan dengan Plt Karo dan siap untuk kembalikan, karena itu murni kepentingan Kantor.

Saat itu Mucdi juga sudah bertemu dengan Plt Karo Adbang yang baru dan bersedia mengganti uang tersebut beserta bunganya, namun hanya sampai tiga bulan. Akan tetapi janji ini tidak ditepati dan malah dipingpong dengan alasan Plt tidak bisa mengambil kebijakan, karena di bawah Sekda.

Ia kemudian menghubungi Sekda dan menceritakan semuanya. Saat itu Sekda kaget, karena menggunakan uang pinjaman di luar. Sekda menyampaikan akan diselesaikan.

Hingga usai lebaran Idulfitri, ia kembali menghubungi Sekda dan tak lama Bendahara Biro Adbang mengantar uang Rp 15 juta atas perintah Karo Adbang.

“Saat itu Karo juga bilang bahwa tanggal 9 masuk Kantor langsung diselesaikan sisanya. Namun tak sesuai diharapkan, malah di bulan Agustus, Plt Karo Adbang kembali hubungi saya untuk minjam uang 15 juta, karena ada kegiatan Dharma Wanita di Jogja. Saya pikir bantu dia mungkin dikasih cepat sisa utangnya. Jadi saya transfer, dia bilang nanti cair baru ganti satu kali, ternyata hanya janji,” sesalnya.

Pada bulan Agustus itu dirinya mengetahui ada pencairan anggaran dengan nilai besar, sehingga ia menghubungi Bendahara Adbang untuk membayar sebagian pinjaman. Bendahara kemudian mengarahkannya ke Plt Karo, karena sudah diambil oleh Karo.

Saat itu Plt Karo berjanji akan memberikan uang 30 juta, akan tetapi hanya diberikan hanya 25 juta. Itupun hanya ditransfer 15 juta, sementara sisanya akan diserahkan langsung di Ternate.

“Plt Karo bilang dia kasih 30 juta langsung lepas tangan dan tidak ada urusan dengan piutang itu. Saya juga tidak menuntut Plt Karo ganti, tapi ini masalahnya uang ini dipinjam untuk keperluan kantor. Jadi siapapun yang jabat Karo Adbang, harus bertanggung jawab,” ucapnya.

Karena merasa ditipu, Mucdi akhirnya membuat laporan di Ditreskrimum Polda Malut pada 25 Agustus. Kemudian mantan Karo Dihir Bajo dan bendahara datang mengakui pinjaman tersebut dan dibuatkan surat pernyataan selama dua bulan untuk diselesaikan piutang tersebut. Namun saat jatuh tempo, mereka malah meminta tambahan waktu selama 15 hari, karena sementara proses.

Saat itu mantan Karo Adbang, Dihir Bajo juga meminta sertifikat rumah yang menjadi jaminan agar dikembalikan untuk dijaminkan di Bank dengan perjanjian akan diberikan 50 juta. Namun nyatanya diberikan hanya 40 juta dan sisa masih 185 juta.

Beberapa hari kemudian, kata Mucdi, dirinya dihubungi Ibu Nani dari Inspektorat dan disampaikan bahwa ada panggilan dari Kepala Inspektorat untuk bertemu Sekretariat Saber Pungli di Kelurahan Toboko untuk dimediasi dengan Biro Adbang.

Pada pertemuan itu, ia menceritakan semua kronologis. Setelah mediasi dengan Inspektorat, dua minggu kemudian pihak Biro Adbang mengantar uang uang 25 juta ke rumahnya.

“Saya kaget, karena kesepakatan bersama dengan Pak Inspektur itu langsung selesaikan, kenapa harus cicil. Kemudian bulan Desember itu saya tahu ada pencairan, saya tanyakan hal itu, namun katanya Plt Karo sudah ambil semua kebijakan,” tuturnya.

Merasa ditipu lagi, ia kembali mendatangi Polres Ternate dan membuat laporan dan pada Jumat 16 Desember kemarin. Saat itu pihak kepolisian memanggil mantan Karo Adbang Dihir Bajo, Kasubag Perencanaan, dan Plt Karo Adbang. Mereka berjanji melunasinya pada 20 Desember kemarin, namun tidak juga ditepati.

Mucdi merasa kesal dan menginginkan agar proses hukumnya berjalan. Plt Karo Adbang kemudian menghubunginya untuk menjaminkan dirinya, jika pada Selasa nanti tidak diselesaikan, maka dirinya siap ditahan di penjara.

“Sore kemarin dari Polres menghubungi saya bahwa Biro Adbang kembalikan 75 juta. Saya sudah kesal dengan janji-janji, jadi saya bilang uang itu tidak lagi diambil. Kalaupun mau diselesaikan semua harus 160 juta. Kalau hanya 75 juta, biar saja. Saya anggap ini buang sial. Saya tetap proses hukum,
karena sudah dikasih waktu tapi tidak ditepati terus,” tegasnya.

Tidak hanya memproses secara pidana, Mucdi juga melayangkan somasi kepada Biro Adbang.

“Saya kasih pilihan, mau ganti 160 juta yang sisa atau proses hukum ditambah somasi dan dihitung bunga total 336 juta sesuai kwitansi yang telah ditanda tangani. Silahkan pilih,” pungkasnya. (gon/ask)