APBD Sula 2023 Ditargetkan Rp 800 Miliar

PENAMALUT.COM, SANANA – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula bersama DPRD telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 sebesar Rp 800 miliar.

Ini disampaikan Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsi Mus yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sula, Muhlis Soamole dalam rapat paripurna terkait penyampaian nota keuangan RAPBD tahun 2023 dan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pengelolaan keuangan daerah, Senin (21/11).

Dalam laporannya, Muhlis mengatakan, pihaknya menargetkan RAPBD tahun 2023 dari pendapatan daerah sebesar Rp 8055, 65 miliar. Itu terdiri dari pendapat asli daerah yang ditargetkan sebesar Rp 27, 70 miliar, pendapatan transfer yang ditargetkan senilai Rp 806, 68 miliar dan lain-lain. Sedangkan pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp 21, 26 miliar.

“Belanja daerah ditargetkan sebesar Rp 8085, 65 miliar, terdiri atas belanja koperasi senilai Rp 5071, 89 miliar, belanja modal ditargetkan sebesar Rp 208, 56 miliar, belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp 1,5 miliar dan belanja transfer senilai Rp 103, 69 miliar,” jelas Muhlis.

“Defisit anggaran sebesar Rp 30 miliar, namun masih bisa ditutup dari penerimaan SiLPA tahun sebelumnya,” tambah Muhlis.

Menurutnya, pembiayaan daerah ditargetkan sebesar Rp 35 miliar, yang berasal dari penerimaan pembiayaan tahun sebelumnya. Penjelasan sebelumnya struktur RAPBD tahun 2023 berada dalam komposisi berimbang. Namun, dari sisi pendapatan daerah masih bergantung pada pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat.

“Oleh karna itu, upaya peningkatan pendapatan asli daerah perlu senantiasa ditingkatkan guna mengimbangi besarnya dana pengimbangan, sehingga kementerian daerah Kepulauan Sula dapat terwujud,” katanya.

Lebih lanjut, Muhlis menuturkan, dengan agenda paripurna ini, pihaknya berharap dapat memantapkan langkah serta sinergitas dalam pengelolaan berbagai potensi guna mewujudkan Sula Bahagia.

Rancangan kebijakan umum anggaran KUA-PPAS tahun 2023 yang dibahas bersama tim anggaran eksekutif dan badan anggaran legislatif telah mendapatkan kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemkab Sula. Dalam kesepakatan itu, ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama pada 14 November 2022.

“Hal ini merupakan wujud dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pemerintah daerah tentang pengelolaan teknis keuangan daerah, serta Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2023,” ujarnya.

Selanjutnya, Pemkab Sula menyadari penyusunan RAPBD yang diawali dengan penyampaian serta rancangan KUA-PPAS 2023 dapat berjalan dengan lancar sesuai yang diagendakan karena adanya kerja sama yang ikhlas antara DPRD dan pemerintah daerah.

“Penyusunan RAPBD 2023 dengan memperhatikan serta mencermati berbagai kemajuan yang dicapai dan memperhatikan berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2022, terutama masalah sosial, ekonomi dan politik, baik di daerah maupun di pusat,” pungkas Muhlis. (ish/tan)