Karyawan PDAM Ake Ga’ale Ternate Minta Dirut Dicopot

PENAMALUT.COM, TERNATE – Ratusan karyawan Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Ake Ga’ale Kota Ternate, mendesak Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, mencopot Direktur Utama PDAM Ake Ga’ale, Abubakar Adam.

Desakan ini disampaikan 215 karyawan PDAM Ake Ga’ale dengan aksi turun ke jalan yang dilakukan di depan Kantor Wali Kota Ternate, Senin (14/11).

Itu dilakukan lantaran dipicu tunjangan pesangon karyawan yang belum dibayar. Bahkan gaji karyawan itu tertunda selama tiga bulan belum terbayar.

“Sudah begitu, nilainya tergantung kinerja kita, sehingga itu kami meminta wali kota harus ganti Direksi, karena beliau tidak mengetahui kerja di dalam,” tegas salah satu karyawan PDAM Ake Ga’ale yang meminta namanya tidak disebutkan.

Ia bilang, aturan yang dilakukan Direksi itu hendak menghilangkan insentif karyawan. Sehingga itu, pihaknya enggan menerima kebijakan Direksi. Wali Kota Ternate, kata dia, salah memilih Direksi dan jika wali kota tidak mengindahkan permintaan mereka, maka pompa air di semua titik Kota Ternate bakal dimatikan.

Sementara Direktur PDAM Ake Gaale Kota Ternate, Abubakar Adam, berjanji tahun ini ia akan membayar pesangon karyawan Rp 1 miliar lebih.

“Secara aturan karyawan di sini terima tiga kali, baik Jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja), dana pensiun dari perusahaan dan juga secara aturan perusahaan sudah kasih kontribusi ke dana pensiun sama BPJS,” kata Abubakar.

Abubakar mengaku, tetap akan membayar gaji karyawan. Meskipun begitu, ia mengaku heran tuntutan para karyawan ini tentang apa. Kalau untuk insentif memang harus dipotong karena tidak rasional.

“Misalnya pencatat meter kenapa harus dipotong, karena dia sudah job di situ dan aturan sudah jelas. Makanya, saya ambil keputusan itu karena sudah bercerita dengan mereka, bahkan sudah sosialisasi berulang kali, bahwa gaji pun dinaikkan Rp 1 juta,” jelas Abubakar.

“Sekarang mereka punya tuntutan ke saya ini soal apa, mereka menginginkan Direksi harus turun. Kemudian kami perbaiki manejemen dan fungsi keuangan sekarang harus sudah pakai non tunai untuk benahi keuangan itu,” sambungnya.

Kata dia, semua ini harus tertib, bayangkan saja uang banyak masuk tetapi banyak pula yang keluar tanpa ada yang awasi, begitu ada perbaikan malah ribut .

“Semua transaksi keuangan sudah lewat Bank, kenapa menjadi problem dan mengapa tidak mau ada perubahan itu. Sedangkan gaji Direksi Rp 40 juta itu keputusan wali kota, bukan kami bahkan tunjangan pendidikan bagi Dewas terhadap Direksi itu keputusan wali kota,” ujarnya.

“Kenapa mereka hanya tuntut Direksi terus ini. Sedangkan Dewas mereka tidak gugat, ada apa sebenarnya, saya tidak mengerti barang ini,” tambahnya dengan nada tanya.

Terpisah, Kepala Seksi Hubungan Langganan PAM Ake Gaale Kota Ternate, Sarif Hudo, menuturkan pihaknya akan bertemu dengan wali kota pada pukul 14.30 WIT. Itu karena saat ini wali kota tidak ada di kantor.

“Artinya kami berdiam di kantor wali kota yang nanti korbannya adalah pelanggan, sehingga kami arahkan karyawan ke kantor PDAM untuk melihat tugas masing-masing sambil menunggu pak wali kota,” cetusnya.

Menurutnya, gerakan ini tidak ingin mengorbankan pelanggan, tetapi yang disampaikan wali kota nanti jika tidak diindahkan, maka karyawan akan melakukan aksi mogok besar-besaran.

“Aksi memang spontan karena sudah terlalu kebijakan-kebijakan Direksi yang merugikan pelanggan bahkan karyawan. Mereka juga ingin perbaiki keuangan, tetapi gaji maupun tunjangan mereka di naikkan tinggi-tinggi. Kita bekerja ini untuk pelanggan tapi pimpinan kita seperti begitu mau bagaimana,” kesalnya.

“Olehnya itu, Direksi harus turun dari PDAM. Tanpa pimpinan, tetap jadi dan sejak kapan dia sosialisasi hal itu. Kami mengetahui setelah print daftar gaji dan Direksi tidak pernah transparan soal ini,” sambungnya menutup. (udi/ask)