Penjelasan Kadinkes Halbar soal Pengadaan Obat: Anggarannya Keluar dari Keuangan

PENAMALUT.COM, JAILOLO – Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Barat, Novelheins Sakalaty, angkat bicara terkait pengadaan obat tahun 2021 senilai Rp 2,2 miliar yang saat ini sedang ditangani Polda Maluku Utara.

Novelheins mengatakan, secara prosedural, pengadaan obat ini sudah memenuhi syarat normatif sebagaimana di-isyaratkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2021.

“Jadi dalam Perpres Pasal 9 itu mengatakan bahwa pengguna anggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, memiliki tugas dan kewenangan salah satunya menetapkan penunjukan langsung untuk tender atau selesai ulang (tender gagal),” ujarnya saat ditemui wartawan Nuansa Media Grup (NMG), Selasa (1/11) tadi.

Dijelaskannya, dalam konteks pengadaan obat ini memang tendernya sudah gagal dua kali. Namun karena kepentingan yang mendesak pada waktu itu, dan karena sudah sesuai prosedural, maka pihaknya mengambil langkah untuk penunjukkan langsung.

Sehingga setelah selesai penunjukkan langsung dan obatnya sudah tersedia, kemudian didistribusi oleh penyedia. Bahkan sampai saat ini belum ada pembayaran kepada pihak penyedia. Kalaupun dilakukan pembayaran, maka uang itu tidak masuk ke Dinas Kesehatan, namun dari Dinas Keuangan langsung ke pihak ketiga.

“Jadi tidak ada hubungan dengan kita (Dinkes) lagi di sini. Kalau sampai saat ini satu rupiah pun belum dibayarkan, lalu apa yang dikorupsi dari itu,” tanya dia.

Novelheins bilang, sebelumnya terkait dengan pengadaan obat ini secara internal Inspektorat telah melakukan investigasi khusus dan hasilnya telah dikeluarkan LHP yang menyatakan tidak ada kerugian negara dalam hal pengadaan obat Rp 2,2 miliar. Selanjutnya pihaknya juga sudah dipanggil oleh Polres Halbar dan Polda Malut, dan kesimpulanya tidak ditemukan kerugian Negara dalam.

“Dan tak lupa dari pihak ULP juga sudah menyampaikan surat bahwa langkah yang kami ambil itu sudah tepat sesuai dengan prosedur. Sekarang yang menjadi fokus kami adalah bagaimana memastikan bahwa proses pengadaan obat yang nilainya Rp 2,2 miliar ini sudah direalisasikan agar segera diselesaikan pembayarannya oleh Dinas Keuangan ke pihak ketiga,” jelasnya.

“Jadi di dunia terbuka sekarang ini yang kita semua jalani, kami tidak menutup diri dalam hal ini dan kami membuka diri kepada siapa saja yang memberikan kritikan masukan, sepanjang proporsional dan bertanggung jawab dan tidak tendensius,” sambungnya mengakhiri. (uum/ask)