Terdakwa Korupsi Pembangunan Stadion Kota Maba Dituntut Ringan

PENAMALUT.COM, TERNATE – Lima terdakwa perkara dugaan korupsi pembangunan Stadion Kota Maba di Kabupaten Halmahera Timur menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Ternate, Selasa (18/10).

Mereka adalah FL alias Frengki Lauwuna selaku pelaksana pekerjaan tahap I Stadion Kota Maba, II alias Ismail Ibrahim sebagai pelaksana pekerjaan tahap II, EM alias Ekhsan Muhammad selaku konsultan perencana sekaligus konsultan pengawas, IAH alias Iwan Asep Hasanudin selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), dan AG alias Ailen Goeslaw selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) yang juga mantan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Haltim.

Perkara dugaan korupsi pembangunan Stadion Kota Maba ini mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 572.421.084 berdasarkan audit perhitungan kerugian Negara oleh BPKP.

Sidang dengan agenda pembacaan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) itu dipimpin Ketua Majelis Hakim, Iwan Anggoro Warsita didampingi dua hakim anggota, Budi Setiawan dan Samhadi.

Kasi Intel Kejari Haltim, Farid, menjelaskan terdakwa FL alias Frengki Lauwuna dituntut pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan.

Terdakwa Frengki melakukan
pengembalian penuntutan sebesar Rp 143 juta dirampas untuk Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Haltim yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang penganti.

Terdakwa II alias Ismail Ibrahim dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan serta denda sebesar Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan. Untuk pengembalian di tingkat penuntutan sebesar Rp 60 juta dirampas untuk Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Haltim yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang penganti.

Untuk terdakwa AG alias Ailen Goeslaw dituntut pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain itu, terdakwa Ailen juga di tingkat penyidikan mengembalikan kerugian sebesar Rp 100 juta yang telah disita sebagai barang bukti dan pengembalian di tingkat penuntutan sebesar Rp 26 juta dirampas untuk Negara yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang penganti.

Sementara terdakwa IAH alias Iwan Asep Hasanudin dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan serta denda sebesar Rp 50 juta subsider 3 ulan kurungan. Bahkan di tahap penyidikan, terdakwa Iwan juga telah melakukan pengembalian sebesar Rp 100 juta yang telah disita sebagai barang bukti.

Sedangkan pada tahap penuntutan, terdakwa melakukan pengembalian sebesar Rp 80 juta dirampas untuk Negara yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang penganti.

Berbeda dengan empat terdakwa lainnya, terdakwa EM alias Ekhsan Muhammad memilih tidak mengembalikan kerugian Negara. Meski demikian, terdakwa EM juga hanya dituntut pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain itu, terdakwa EM juga di hukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 62 juta subsidiair 1 tahun penjara.

“Pidana yang dituntut dikurangi selama terdakwa ditahan,” ujar Farid ditemui usai sidang.

Para terdakwa melanggar Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ia bilang, serangkaian proses mulai dari penyidikan hingga penuntutan dengan total kerugian Negara sebesar Rp 572.421.084,48 telah dikembalikan oleh para terdakwa kurang lebih sebesar 509 juta rupiah.

“Pengembalian dari terdakwa tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai upaya penyelamatan keuangan Negara apabila perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap,” jelasnya. (gon/ask)