Puluhan Mahasiswa Gelar Aksi Tolak Kedatangan Presiden di Maluku Utara

PENAMALUT.COM, TERNATE – Puluhan Mahasiswa di Ternate menggelar aksi untuk menolak kehadiran Presiden Joko Widodo di Maluku Utara, bertempat di depan kantor RRI Ternate, Selasa (27/9) sore tadi.

Koordinator Aksi, Sodikin Tekiy, disela-sela aksi mengatakan, pihaknya menggelar aksi ini tidak ada intervensi dari siapapun untuk melarang mereka menolak terhadap kebijakan.

“Kami turun ke jalan ini untuk menyampaikan aspirasi rakyat dengan kedatangan pak Jokowi di Maluku Utara, karena kami yakin bahwa ada investasi baru yang merusak ekologi dan ekosistem yang ada di Maluku Utara, terutama hak-hak adat dan tanah adat yang ada di Malut,” tegasnya.

Sodikin menegaskan bahwa pihaknya menolak kehadiran orang nomor satu di Indonesia ini dalam keadaan apapun dan siap menerima konseskuensinya. Sebab, bagi mereka Presiden Jokowi lahir dari rakyat, tetapi faktanya kebijakan-kebijakannya itu sangat bertentangan dengan kepentingan rakyat.

“Karena itu, kami tolak kehadiran pak presiden di Malut. Tak hanya disini (RRI), tetapi kami akan keliling Kota Ternate sebagai bentuk aksi protes terkait kedatangan pak Jokowi,” katanya.

Dia menuturkan, pihaknya sudah beberapa kali melakukan negosiasi bahwa ketika pihak polisi ingin melarang dan melakukan pengamanan, ada cara-cara elegan untuk mempertemukan mereka dengan presiden agar aspirasi keterwakilan rakyat di Maluku Utara sampai langsung ke telinga presiden.

“Tidak ada sikap dari keamanan Maluku Utara, khusunya di Kota Ternate, maka sekali lagi tidak ada yang bisa menghalangi kepentingan kami pada kesempatan ini,” ujarnya.

Bagi mereka, tidak berurusan dengan Pemkot Ternate karena kebijakan presiden ini mengikat secara multidimensi terhadap rakyat seluruh Indonesia.

“Saat ini, kami merasa momentum ketika presiden datang di Maluku Utara itu menjadi hal yang seharusnya kita sampaikan kepada presiden secara langsung untuk menindak suara kami dari daerah yang cukup jauh,” katanya.

Selain itu, pihaknya membawa 5 rekomendasi. Jika tidak diindahkan oleh Presiden, maka mereka menganggap presiden tidak layak memimpin negara ini dan sebaiknya mengundurkan diri secara terhormat.

Ia juga menambahkan, kelima tuntutan itu sudah menjadi kajian yang cukup lama dan sudah diperjuangkan oleh organisasi-organisasi lainnya, namun sejauh ini belum sampai ke telinga presiden. Sehingga itu, kehadiran presiden di Malut adalah kesempatan pihaknya untuk menyampaikan aspirasi.

Ia lantas menyebut tuntutan mereka itu, yakni mendesak Presiden Joko Widodo agar menurunkan harga bahan bakar minyak, (BBM) dan jangan merekayasa opini rakyat dengan bantuan langsung tunai,l (BLT), sementara BBM naik terus dan sangat menyengsarakan rakyat Indonesia kelas menengah ke bawah.

Kemudian, hentikan eksplorasi dan eksploitasi di Maluku Utara, jika hanya merusak tanah adat, ekologi dan ekosistem yang ada di Provinsi Maluku Utara.

Selain itu, pihaknya juga menuntut kepada Presiden Joko Widodo untuk membahas secara serius status ibukota Provinsi Maluku Utara.

Pihaknya juga menuntut kepada Presiden Joko Widodo untuk membahas secara khusus tentang Daerah Otonomi Khusus Maluku Utara.

“Kami menuntut kepada pemerintah agar pendapatan pajak daerah Maluku Utara dinaikan menjadi 10 triliun per tahun untuk menjamin infrastruktur dan suprastruktur guna menjawab kesejahteraan rakyat Maluku Utara lewat Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat,” tutupnya. (tan)