DPRD Halbar Merasa tak Dihargai Panitia Pilkades Kabupaten

PENAMALUT.COM, JAILOLO – DPRD Kabupaten Halmahera Barat kesal dengan sikap panitia pemilihan kepala desa (Pilkades) tingkat kabupaten. Ini karena rekomendasi DPRD terkait sengketa Pilkades tidak direspons oleh pihak panitia kabupaten.

“Rekomendasi komisi I sampai pelantikan Kades saat ini tidak dibalas oleh panitia kabupaten. Harusnya ada respons dari pemerintah daerah. Apakah rekomendasi kami itu tidak mendasar atau salah prosedur,” kata Ketua Komisi I DPRD Halbar, Joko Ahadi saat diwawancarai di kantor DPRD, Selasa (27/9).

Joko mengatakan, Komisi I dalam menyelesaikan sengketa Pilkades tentu melalui kajian yang matang sebelum mengundang untuk rapat dengar pendapat (RDP). Jika memang hasil kajian tidak memenuhi standar, maka pihaknya tentu tidak akan menggelar RDP.

“Ada standar dalam mengeluarkan rekomendasi, ada juga soal standar untuk kita buat RDP. Jadi ketika tidak memenuhi standar, maka kami juga tidak undang. Jadi setiap masalah Pilkades jika sudah diundang untuk RDP, yang pasti itu sudah masuk kategori bermasalah,” ujarnya..

Lebih lanjut, kata Joko, pihaknya mendapat laporan adanya aduan dari tujuh desa, namun hasil kajian dari komisi I hanya tiga desa yang masuk dalam unsur bermasalah, yakni Desa Tuada, Desa Tauro dan Desa Gamsungi. Sehingga itu, pihaknya mengeluarkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Pemkab Halbar.

“Di dalam komisi itu semua keterwakilan fraksi ada, dalam mengeluarkan rekomendasi harusnya ada balasan dari pemerintah daerah. Jadi pelantikan kepala desa hari ini dengan sejuta masalah,” sesalnya.

Politisi Golkar ini menegaskan kepada pemerintah agar tidak menganggap semua hal harus digiring ke PTUN Ambon, karena gaya berpikir pemerintah daerah lemah. Jika masalah besar terjadi dan menabrak aturan, apakah pemerintah daerah hanya mengarahkan masyarakat ke PTUN Ambon lalu peraturan Bupati tak dianggap.

“Peraturan daerah itu dikeluarkan tujuannya untuk meminimalisir setiap sengketa, bukan ketika bermasalah lalu pejabat setempat arahkan masyarakat untuk mengadu ke pengadilan. Saya selalu bilang jika produk yang dikeluarkan tidak berkualitas, maka hasilnya juga tidak akan berkualitas,” tandasnya. (adi/tan)