Akademisi Soal Pansus DPRD Halbar: Harus Sesuai Urgensi

PENAMALUT.COM, JAILOLO – Rencana DPRD Halbar membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menelusuri anggaran pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2020 senilai Rp 208.500.000.000, mulai disorot.

Terbaru, Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Tamin Ilan Abanun, mengatakan semua fraksi sudah menyuarakan dalam paripurna terkait dengan rencana pembentukan Pansus PEN, namun sampai detik ini belum terealisasi karena prosedurnya setiap fraksi harus mengajukan ke pimpinan DPRD.

“Jangan cuma teriak saja, sampai hari inikan fraksi belum mengajukan secara resmi ke pimpinan DPRD. Jika Pansus PEN dianggap urgen oleh DPRD, ayo bergerak demi rakyat. Namun saya pribadi pesimis DPRD Halbar bisa membentuk Pansus PEN, karena banyak hal yang membuat DPRD tidak berdaya,” ujarnya, Senin (26/9).

“Jika tetap dipaksakan, maka Pansus tidak akan berkualitas. Lihat saja nanti seperti apa gebrakan DPRD Halbar, bisa tegas atau tidak dalam bersikap membuat kebijakan yang monumental untuk negeri ini, khususnya Pansus pengelolaan pinjaman dana PEN,” sambungnya.

Mantan Anggota DPRD Halbar ini menuturkan, pembentukan Pansus di DPR-RI maupun DPRD harus berdasarkan urgensi dan memenuhi syarat, agar pembentukan Pansus dinilai tidak berlebihan.

“Harus ada yang mendasari kenapa Pansus dibentuk, apakah persoalannya sudah sangat krusial. Kalau memang harus dibentuk Pansus, harus berdampak luas terhadap masyarakat. Itu yang harus dikaji,” cetusnya.

Tamin juga mempertanyakan terkait dengan Pansus ASN dan Aset yang saat ini masih dijajaki oleh DPRD Halbar. Menurutnya, memang penting juga dibentuk, tetapi mengapa sampai saat ini belum dibubarkan.

“Memang kalau masih ada yang harus ditelusuri seperti aset Halbar yang ada di Halsel, harus cepat. Artinya pansus harus bergerak cepat. Sebab kalau pembentukan Pansus rujukannya tata tertib (Tatib) DPRD pasal 66, maka Pansus ASN dan aset ini masa kerjanya sudah selesai karena sudah melewati 6 bulan,” katanya.

“Pansus ASN ini mungkin dibentuk pada tahun 2021, jadi sudah harus dibubarkan bila masa kerjanya sudah melewati 6 bulan,” tambahnya menegaskan.

Akademisi Ilmu Politik ini juga menambahkan, seandainya masa kerja Pansus telah selesai, tetapi kerja-kerja yang dilakukan belum selesai, maka pimpinan DPRD harus membubarkan dan membentuk Pansus baru.

Kata dia, pada pasal 66 ayat 4 berbunyi, masa kerja pansus: a. Paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda dan huruf b. Paling lama 6 bulan untuk tugas selain pembentukan Perda, merujuk pada ayat 4, maka Pansus ASN sudah harus dibubarkan, karena waktu atau masa kerjanya hanya 6 bulan.

“Berbeda dengan Pansus pembentukan Perda, itu paling lama 1 tahun baru dibubarkan. Oleh karena itu, jika masa kerja Pansus ASN dan aset ini jika sudah sampai 6 bulan, maka Pansus harus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat Paripurna. Pansus juga harus bergerak cepat karena mungkin waktunya sudah lewat jauh,” tuturnya.

Terkait masa kerja Pansus, kata dia, lihat saja pada ayat 6 yang bunyinya, apabila masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah selesai dan kerja Pansus belum selesai, pimpinan DPRD membubarkan dan membentuk Pansus baru.

“Saya rasa Pansus ASN dan Aset clear untuk dibubarkan dan sesuai ketentuan Tatib jika belum selesai kerja Pansus, maka dibentuk Pansus baru,” katanya.

Atas dasar itu, sambung dia, dengan keberadaan Pansus yang belum dibubarkan ini patut dipertanyakan. Sebab sejauh ini belum dibubarkan atau dibentuk Pansus yang baru.

“Makanya saya menyarankan agar kerja-kerja DPRD lebih merujuk pada peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai Pansus DPRD agar mentaati tatib DPRD pasal 66. Sebab pansus merupakan salah satu implementasi dari fungsi pengawasan DPRD yang sangat penting,” pungkasnya. (adi/tan)