Anggap Membebani Daerah, DPRD tak Sepakat Pemkot Bangun RSUD

PENAMALUT.COM, TERNATE – Rencana Pemerintah Kota Ternate membangun Rumah Sakit Daerah (RSD) yang dikerjasamakan dengan PT. Wika Indonesia tak disetujui Komisi II DPRD Kota Ternate.

Pasalnya, kesepakatan kerja sama Pemkot dengan PT. Wika Indonesia pembangunan RSD dengan nilai investasi Rp 1,69 truliun dengan target pengembalian 10 tahun itu dianggap sangat membebani daerah. Ini karena pengembalian setiap tahunnya sebesar Rp 1,69 miliar.

Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate, Mubin A. Wahid mempertanyakan rencananya pemerintah membangun RSUD dengan kemampuan keuangan daerah sekarang ini.

“Bayangkan saja PT. Wika ploting anggaran Rp 1,69 triliun dalam 10 tahun sampai pekerjaan selesai. Setelah itu pemerintah harus mengembalikan setiap Rp 1,69 miliar dan tidak bisa terwujud. Ini yang akan memmungkin DPRD tidak menyetujuinya,” ujarnya saat ditemui di gedung DPRD, Jumat (16/9) kemarin.

Menurutnya, jika perbandingan pengembalian itu dengan APBD belanja modal tahun 2022 sebesar Rp 199 miliar lebih, lalu dikonversi dari nilai pengembalian Rp 1,69 miliar, maka tersisa Rp 22 miliar.

“Lantas apakah visi misi Wali Kota yang lain bisa jalan atau tidak? yang jelas tidak akan jalan. Kita akan kolaps atau bangkrut, dan kerjasama itu tidak mungkin terjadi,” tukasnya.

Pihaklnya memberikan dua solusi kepada Pemkot Ternate untuk ditempuh. Pertama, dianggarkan dalam bentuk dana cadangan sebagaimana diatur dalam PP 12 Permendagri Nomor 77 tentang teknis pengelolaan.

“Artinya bahwa apabila anggaran program kegiatan tidak bisa dianggarkan dalam satu tahun, bisa dianggarkan lebih dari satu tahun. Jadi kita cadangkan atau bisa saja multiyear, sehingga tahun berikut baru bangun. Sekarang kita sudah lewat dua tahun anggaran kemarin, dan tidak disepakati dalam KUA-PPAS, karena kita tidak mungkin anggarkan dalam satu tahun ini,” tandas politis PPP ini.

“Sebab tahun 2022 ini kita tidak menyepakati itu. Jadi skema pembiayaan harus diubah. Pendapatan rumah sakit yang ditargetkan Pemkot setiap tahunnya belum tentu signifikan, karena ada rumah sakit provinsi dan rumah sakit swasta,” sambungnya.

Ketua DPW PPP Malut juga menyebut tidak mungkin seluruh pasien berobat ke RSD milik Pemkot Ternate. Sehingga itu, DPRD tidak sepakat.

“Dan itu bukan bermimpi, tapi impossible, karena tidak masuk akal. Jadi pemerintah harus mempertimbangkan betul skema pembiayaannya, sehingga dua poin yang DPRD masukkan ke pemerintah tinggal dikaji,” bebernya.

Mubin juga menegaskan jangankan Rp 1,69 triliun, bahkan Rp 1,7 triliun juga DPRD masih berfikir. Sebab daerah lain yang memiliki APBD sebesar Rp 4 triliun saja tidak berani kerja sama dengan model seperti itu.

“Apalagi Ternate yang punya kemampuan keuangan daerah yang begitu minim,” punglasnya. (udi/ask)