SKPM Halsel Yogyakarta Pertanyakan Anggaran Sekretariat

PENAMALUT.COM, LABUHA – Serikat Keluarga Pelajar Mahasiswa (SKPM) Halmahera Selatan di Yogyakarta mempertanyakan anggaran sekretariat tahun 2021 yang melekat pada Dinas Pendidikan Halsel.

Pasalnya, alokasi anggaran sekretariat tahun 2021 itu oleh Dinas Pendidikan menyatakan tak bisa dicairkan lantaran keterlambatan pengajuan permohonan.

Ketua Umum SKPM Halsel Yogyakarta, Agusalim Kilkoda mengatakan, anggaran Sekretariat SKPM Halsel di Yogyakarta ini dianggarkan sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 senilai Rp 100 juta. Namun pada tahun 2021, anggaran tersebut tak lagi dicairkan setelah pergantian pemerintahan yang baru.

Meski begitu, kata Agusalim, pihaknya memaklumi hal itu. Ini karena Pemerintahan Halsel pada saat itu memgalami masa transisi kekuasaan. Anggaran Sekretariat GPM dijanjikan masuk pada perubahan APBD 2021, sebagaimana tertuang dalam daftar pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA).

“Pada awal tahun 2022, Dinas Pendidikan melalui bendaharanya hanya memberi Down Payment (DP) senilai Rp 10 juta kepada pemilik bangunan dan berjanji kepada kami juga pemilik bangunan bahwa pada Maret 2022 nanti akan dilakukan pelunasan biaya kontrakan atau bangunan selama satu tahun ke depannya,” kata Agusalim kepada Nuansa Media Grup (NMG), Rabu (22/6).

Namun menurut Agusalim, janji yang disampaikan bendahara Dinas Pendidikan tidak terealisasi. Bulan Maret berlalu, belum juga ada kejelasan. Hingga pada Juni 2022 ini, pihaknya melakukan segala upaya agar dapat terselesaikan masalah ini. Pihaknya juga mengupayakan informasi ini tersampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati Halsel, namun belum ada respons. Bahkan sampai ke Komisi I DPRD Halsel yang membidangi bidang pendidikan agar dapat dipertemukan dengan Dinas Pendidikan.

“Kami juga sudah suarakan masalah ini lewat pemberitaan salah satu media lokal. Setelah pemberitaan ini keluar, dari Dinas Pendidikan kemudian melakukan bantahan melalui bendaharanya bahwa proposal kami menumpuk dengan dokumen lain, sehingga dengan berbagai kesibukan setelah dibongkar barulah ketemu. Akan tetapi proses pencairan ini tidak dapat dilakukan, karena batas waktu pengajuan,” ujarnya.

Lanjut Agus, Bendahara Dinas Pendidikan juga membenarkan anggaran tersebut sudah dalam daftar senilai Rp 50 juta. Padahal dalam dokumen DPPA yang diperoleh pihaknya, bahwa anggaran Sekretairat SKPM senilai Rp 100 juta.

“Untuk itu, kami mempertanyakan anggaran 100 juta itu dikemanakan. Kami juga menuntut serta meminta kepada Pemda Halsel untuk memberikan kejelasan proses penggaran asrama/sekretariat SKPM Halsel Yogyakarta. Sebab asrama ini penting bagi keberlangsungan mahasiswa Halsel di Yogyakarta,” tandasnya.

Pihaknya juga menuntut Pemda dan DPRD Halsel agar mempermanenkan Asrama SKPM Halsel. Sebab asrama ini merupakan rumah bersama bagi seluruh mahasiswa Halsel di Yogyakarta dan tempat untuk melakukan aktivitas-aktivitas pendidikan.

“Kami berharap Pemda dan DPRD Halsel agar dapat memperhatikan mahasiswa Halsel di Yogyakarta yang berjumlah 600 lebih ini,” harapnya. (red)