Komisi III DPRD Sula Dinilai Lemah Dalam Fungsi Pengawasan

PENAMALUT.COM, SANANA – Komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Sula dinilai lemah dalam fungsi pengawasan APBD. Ini karena sejumlah pekerjaan fisik yang dikerjakan oleh pemerintah daerah melalui pihak kontraktor terdapat masalah, salah satunya pekerjaan gedung RSUD Sanana yang belum dilunasi upah para pekerja.

Akademisi Unikom, Dr. Musa Darwin Pane mengatakan, salah satu proyek bangunan RSUD Sanana yang dibangun menggunakan anggaran APBD tahun 2021 senilai 927 juta itu sudah rampung dibangun, namun upah pekerja tak kunjung dibayar.

Sementara janji Komisi III DPRD untuk memanggil pihak terkait agar dapat menyelesaikan upah pekerja beberapa waktu lalu itu sampai sekarang belum dilakukan.

“Komisi III punya kewenangan untuk mengawasi pembangunan fisik, karenanya penting untuk mengawasi perkara dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pembangunan RSUD Sanana agar bisa berjalan dengan baik,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (14/6).

Menurut dia, DPRD harus ekstra dalam pengawasan pembangunan dan harus menepati janjinya untuk memanggil pihak terkait dalam menyelesaikan hak masyarakat.

“Karena Anggota DPRD itu harus taat asas taat etika dan taat hukum, kalau ingkar janji berarti tidak taat,” tukasnya.

Untuk itu, ia menyarankan kepada Komisi III DPRD Sula agar memanggil pihak terkait seperti Dirut RSUD Sanana dan pihak kontraktor dan para pekerja agar dapat memastikan kebenaran dalam persoalan upah pekerja yang belum dibayar itu.

“Sebab ini hak masyarakat kecil yang harus diperhatikan dan dapat diselesaikan,” tandasnya.

Sementara Ketua Komisi III DPRD Sula, M. Natsir Sangaji yang dikonfirmasi terpisah melalui WhatsApp tidak merespons pertanyaan wartawan hingga berita ini ditayangkan. (ish/ask)