Pernyataan Sekda Ternate Soal Polemik Lahan di Mangga Dua Disesalkan

PENAMALUT.COM, TERNATE – Sikap Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate yang terkesan lepas tangan atas polemik kepemilikan lahan di Kelurahan Mangga Dua Utara, Kota Ternate, langsung direspons publik.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Abdul Kader Bubu, menilai pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate Jusuf Sunya yang mengaku tidak tahu atas sertifikat kepemilikan tanah di Mangga Dua yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ternate, patut dipertanyakan kembali.

Sebab, kata dia, proses penerbitan sertifikat kepemilikan lahan itu berjalan berjenjang dari pemerintahan tingkat kelurahan sampai ke Pemerintah Kota. Sehingga pemerintah pasti mengetahui proses tersebut.

Apalagi warga setempat juga mengakui bahwa ada janji dari mantan Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman untuk menerbitkan sertifikat kepemilikan tanah terhadap warga setempat. Setidaknya ini menjadi pintu pembuka agar mencari terang polemik tersebut.

“Seorang Wali Kota menyampaikan begitu tidak mungkin tidak punya dasar, pasti sudah memiliki informasi yang utuh tentang status tanah itu. Karena itu harus ditelusuri benar atau tidak sertifikat itu terbit di tahun 2003. Sekda itu sudah jadi bagian dari pemerintahan sejak mantan Wali Kota Burhan Abdurahman dan karena itu Sekda pasti tahu kalau Wali Kota bicara begitu,” ujarnya kepada Nuansa Media Grup (NMG), Kamis (2/6).

Kandidat doktor Universitas Islam Indonesia (UII) itu meminta kepada Pemkot Ternate untuk tidak lepas tangan terkait polemik ini. Ia juga mendesak agar Pemkot Ternate mengidentifikasi lebih jauh proses penerbitan sertifikat tersebut, karena menyangkut dengan kepentingan banyak orang.

“Pemerintah itu harus tetap melayani masyarakat. Apapun masalahanya, termasuk sertifikat yang sementara menjadi sengketa,” pintanya.

Pemkot Ternate, kata dia, wajib menelusuri tahun penerbitan sertifiakat oleh BPN Kota Ternate. Di mana sertifikat lahan itu diterbitkan sejak tahun 2003, karena tidak menutup kemungkinan tahun penerbitan sertifikat ini tahun penerbitannya dihitung mundur.

“Wajib untuk pemerintah mengidentifikasi di kelurahan dan kecamatan bagaimana dengan status tanah yang sebesar itu. 9 hektare itu bukan lahan yang sedikit, apalagi lahan ini sebelumnya berada di atas air laut yang kemudian ditimbun. Ditimbun itu pasti berdasar,” pungkasnya.

Sekdar diketahui, polemik penerbitan seritifakat tanah ini telah diproses hukum oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara setelah warga setempat melapor. Laporan ini dilakukan lantaran BPN Kota Ternate menerbitkan sertifikat kepemilikan lahan atas nama Andy Tjakra dengan luas lahan 9.900,33 meter persegi di daerah sepadan. (tox/ask)