Soal Segitiga Emas, Gubernur Malut Harus Turun Tangan

PENAMALUT.COM, JAILOLO – DPRD Kota Ternate melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Selasa (12/4) kemarin.

Kunker tersebut dalam rangka koordinasi dan mengharmonisasi kegiatan segitiga emas.

Anggota DPRD Kota Ternate, Nurlela Syarif saat ditemui wartawan mengatakan, setelah menindaklanjuti bersama Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Ternate, maka pihaknya melakukan koordinasi sejauh mana realisasi dan harmonisasi kegiatan segitiga emas.

“Sementara kendalanya masih sebatas koordinasi. Memang kalau segitiga emas ini bisa jalan, berarti saya berharap bisa melibatkan tiga wilayah yaitu Kota Ternate, Tidore dan Halmahera Barat,” tandasnya.

Ia juga meminta agar Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus turun tangan.

“Jadi di bawah kewenangan Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba harus mengumpulkan tiga kepala daerah ini,” pintanya.

Politisi Nasdem ini menambahkan, seharusnya membuat pemetaan kongkrit rencana aksinya dan juga harus sesegera mungkin didukung DPRD masing-masing dari tiga wilayah berkaitan ini dengan peraturan daerahnya. Perdanya juga harus dimulai, karena belum masuk di program legislasi daerah.

“Ini yang kami mau lihat, karena segitiga emas sejauh ini hanya sekadar isu, bukan hal yang bersifat implementasi. Padahal ada banyak hal yang strategis. Kami ambil contoh misalkan Halbar yang direncanakan juga bakal dijadikan lumbung pangan,” jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, juga interkonektivitas dengan pariwisata dari tiga daerah ini. Begitu juga Kota Tidore dengan kekuatan kedaerahannya seperti apa, begitu juga Kota Ternate dengan Pariwisatanya dan juga sistem perdagangannya yang harus ditonjolkan.

“Terus kita lihat juga dari aspek perhubungan juga. Jadi ini semua memang belum jadi suatu kesatuan. Selama ini masih berjalan masing-masing, hanya sebatas wacana dan tidak ada pergerakan,” ujarnya.

DPRD sebagai fungsi pengawasan akan mengkroscek dan menjadi masukan ke pimpinan DPRD untuk di tindaklanjut.

“Pasca kunjungan kami ini bakal disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti di rapat dengan Bapelitbangda agar segera mungkin, paling tidak di APBD 2023 nanti arahnya sudah jelas. Karena selama ini belum tahu arahnya,” tandasnya.

Ia juga berharap adanya forum DPRD yang didalamnya terdapat DPRD kabupaten/kota dan DPRD provinsi. Kemudiam pihak eksekutif dalam hal ini Bappeda Provinsi dan juga kabupaten/kota.

“Jadi ini harusnya hubungannya linier lalu dikonek ke kepala daerahnya, misalnya Gubernur dapat memerintahkan supaya kegiatan segitiga emas ini dapat berjalan. Jika kewenangannya dioptimalikan, maka sangat baik menurut saya,” tukasnya. (adi/ask)