Pemda di Maluku Utara Dukung Mahasiswa Tolak Kenaikan BBM

PENAMALUT.COM, TERNATE – Sejumlah pemerintah daerah di Maluku Utara menyatakan menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Ini menyusul aksi demonstrasi yang dilakukan ribuan mahasiswa secara serentak, Senin (11/4) tadi.

Pemerintah Kota Ternate lewat Sekretaris Daerah, Jusuf Sunya, saat menemui massa aksi menyatakan menolak kenaikan BBM yang dinaikkan oleh pemerintah pusat.

Ia berjanji bahwa tuntutan yang disampaikan mahasiswa akan dilanjutkan ke pemerintah pusat.

“Karena kenaikan BBM ini kebijakan pemerintah pusat, maka kita akan samapikan ke pusat,” ujarnya saat menemui massa aksi dari Mahasiswa UMMU Menggugat.

Mewakili Pekot Ternate, Jusuf menegaskan bahwa pihaknya dengan tegas menolak kenaikan harga BBM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ia mengaku, Pemkot Ternate juga akan menindak tegas pengecer yang bermain harga BBM.

Di Halmahera Barat, Sekda Syahril Abdul Rajak saat hearing dengan massa aksi menyatakan mendukung aksi mahasiswa terkait kenaikan harga BBM ini.

Pihaknya berterima kasih kepada mahasiswa yang telah menyuarakan kepentingan bersama. Ia menyebut akibat dari kenaikan BBM ini dapat berpengaruh di segala lini kehidupan.

“Tidak mungkin adanya kenaikan BBM kalau barang lain juga tidak ikut naik. Jadi kami sangat mendukung aksi dilakukan hari ini. Demi siapa tuntutan ini, ya demi kita semua. Ini adalah bagian dari suara hati nurani rakyat. Jangan biarkan harga BBM ditetapkan sepihak, harus mengikuti yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat,” tegasnya.

Di Halmahera Utara juga demikian. Sekda Halut, Erasmus J. Papilaya saat menemui massa aksi menyampaikan bahwa aksi yang dilakukan adalah pukulan bagi Pemda Halut. Meski isu yang di bawa merupakan isu nasional, namun harus disikapi oleh Pemda.

“Aksi ini adalah pukulan bagi kami Pemda untuk menyikapi dua persoalan, yakni kenaikan harga sembako dan BBM. Meski ini adalah isu nasional, namun kita harus mengambil kebijakan di daerah untuk masyarakat,” ucap Sekda.

Ia berjanji akan memanggil pihak Dinas Perindag dan Dinas Perhubungan untuk mengawal tuntutan masa aksi. Pihaknya juga akan mendeteksi di setiap SPBU di Halut, agar tidak ada lagi persekongkolan antara pengecer dan petugas SPBU.

Sementara itu, demo tolak kenaikan BBM di Kepulauan Sula berlangsung di sejumlah titik, termasuk di SPBU Sanana.

Selain membawa isu tolak kenaikan BBM dan sembako, massa aksi juga mendesak Polres agar mengusut tuntas mafia minyak tanah.

Hal yang sama juga dilakukan ratusan massa aksi di Halmahera Selatan. Aksi yang dipusatkan di Kantor Bupati Halsel, DPRD Halsel, dan Halaman Kantor Dishub Halsel itu membawa tuntutan yang sama.

Massa aksi mendesak DPRD Halsel mengeluarkan sebuah rekomendasi kepada Pemda Halsel terkait kenaikan BBM dan sembako.

Menanggapu hal itu, Ketua DPRD Halsel Muhlis Jafar berjanji akan mengupayakan koordinasi dengan Bupati Usman Sidik untuk persoalan harga BBM.

“Kami di DPRD bersama Bupati dan SKPD sudah bertemu dan membahas persoalan harga BBM. Jadi nanti kami akan tetap berkoordinasi untuk secepatnya menertibkan harga BBM yang naik lebih dari harga yang sebenarnya,” janjinya. (tim/ask)