Kontrak 67 PTT Satpol-PP Kota Ternate tak Lagi Diperpanjang

PENAMALUT.COM, TERNATE – Sebanyak 67 orang pegawai tidak tetap (PTT) pada Satuan Polosi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Ternate tak lagi diperpanjang surat keputusan (SK) kontrak PTT.

Padahal, sudah tiga bulan ini mereka bekerja dan belum menerima gaji.

Salah satu pegawai Satpol-PP yang enggan menyebut namanya kepada wartawan mengatakan, pihaknya belum menerima gaji sejak Januari 2022 hingga saat ini. Ia mendapat informasi dari Kasubag Kepegawaian Satpol-PP bahwa informasi hari ini Selasa (30/3) sudah dibayarkan.

“Nyatanya hari ini SK baru sudah ada dengan orang baru. Padahal kami selalu laksanakan tugas patroli dan pengawalan demo. Saya cek tadi nama saya sudah tidak ada dalam SK,” katanya saat ditemui di Kantor Wali Kota, siang tadi.

Ia bilang, belakangan ini pihaknya mendapat informasi dari BKPSDMD bahwa sudah ada SK pemberhentian.

“Harusnya yang diberhentikan itu orang tidak aktif dan sudah kerja di luar. Masak yang diberhentikan orang yang aktif semua, termasuk saya yang biasa jaga pos kantor wali kota siang malam juga diberhentikan. Sudah begitu, gaji juga belum dapat,” katanya dengan nada kesal.

Ia menyayangkan keluarnya SK Wali Kota yang tidak lagi memperpanjang masa kontrak PTT pada bulan Maret. Harusnya, kata dia, SK itu keluar dari bulan Januari. Sehingga ia sudah tahu dan tidak lagi bekerja.

“Tapi ini mereka diam saja, bahkan mereka suruh kami tanda tangan absensi agar gaji cepat dibayar gaji. Padahal setelah dicek, nama tidak ada. Sementara mereka yang tidak aktif, di SK baru ini namanya ada. Dari BKPSDMD sampaikan semua urusan dari Kepegawaian Satpol yang memasukkan nama-nama, bahkan Kepegawaian Satpol itu tidak mau buka mulut,” tuturnya.

Dia mengaku tidak pernah membuat kesalahan apapun, namun ia mendapat informasi dari kepegawaian katanya ada bermasalah. Namun demikian, dari kepegawaian tidak memberi tahu masalahnya apa.

“Jika ada masalah pribadi, jangan sangkut paut dengan urusan kantor. Tolong berfikir, ini mau puasa. Sementara gaji kami belum dibayar,” ujarnya.

Ia meminta kepada Pemerintah Kota Ternate agar memberikan alasan yang jelas, sehingga ia dan 66 PTT lainnya tahu masalahnya apa.

Sementara itu, sekitar 80 orang lebih PTT yang baru di SK-kan sudah datang melapor.

“Sebenarnya kami ini korban Pilkada atau malas bekerja? Sedangkan kami sudah 12 tahun bekerja. Kemudian katanya gaji kami mau dibayar, lantas permintaan di keuangan bagaimana sedangkan nama kami sudah tidak ada di SK,” tukasnya.

Amatan wartawan di lapangan, 67 PTT yang tak lagi diperpanjang masa kontrak ini marah lalu membanting meja yang ada di ruangan Satpol. Sempat juga terjadi ketegangan, namun cepat dilerai. (udi/ask)