Buka FKNT, Menteri KKP Ajak Jaga Laut dan Pantai

PENAMALUT.COM, TIDORE – Menteri Kelauatan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono secara resmi membuka event Festival Kampung Nelayan Tomalou (FKNT) 2021 di Kota Tidore Kepulauan, Senin (7/3).

Pada kesempatan tersebut, Menteri Sakti Wahyu Trenggono menekankan kepada seluruh pimpinan daerah kepulauan dan pesisir agar menyadari pentingnya melakukan gerakan sosialisasi untuk mejadikan laut sebagai halaman depan.

“Kita harus menjaga laut dan langit agar tetap biru. Salah satu tujuan KKP dalam bidang keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan nasional adalah penangkapan ikan yang terukur. Sehingga itu, mari kita sama-sama jaga laut dan pantai,” ajak Wahyu.

Wali Kota Tidore, Capt. Ali Ibrahim dalam sambutannya menyampaikan, masyarakat Tidore, secara keseluruhan adalah masyarakat nelayan yang kurang lebih 65 persen tersebar di beberapa pulau yang ada disini.

Selaku Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPD HNSI) Maluku Utara, Ali meminta kepada Menteri KKP agar meninjau kembali regulasi tentang 3 GT yang dilimpahkan ke kabupaten. Bahkan menurutnya, bila perlu sampai pada 5 GT, karena disesuaikan dengan perairan yang begitu cukup luas.

“Terkait 3 GT ini perlu dipertimbangkan kembali. Terus terkait pelimpahan, kurangi birokrasi yang ada di kementerian. Perlu pelimpahan ke provinsi dan dibuatkan satu Satker di bawah kementrian, sehingga pelayanan masyarakat ini bisa tercapai,” ujarnya meminta.

Ali juga mengatakan bahwa masyarakat pesisir begitu banyak berada di kepulauan yang mayoritas penduduknya. Untuk itu, ia meminta KKP bekerja sama dengan perguruan tinggi di Maluku Utara, sehingga anak-anak yang berada di pesisir ini bisa dibina dalam rangka untuk peningkatan ekonomi.

“Tolong perhatikan masyarakat yang ada di kepulauan. Jangan berikan bantuan uang tunai 17 juta, karena tidak akan menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat di pesisir,” pintanya.

Sementara Gubernur Abdul Gani Kasuba dalam sambutannya menegaskan, laut Maluku Utara perlu diawasi dan dijaga kelestariannya. Tak hanya itu, pembuatan rumpon juga perlu dikurangi.

“laut kita ini suda tercemar dengan limbah tambang. Memang ini adalah keperluan, begitu juga dengan rumpon-rumpon di setiap desa itu ada. Ini bisa-bisa ikan kita habis. Bukan kita melarang, tetapi menjaga agar ikan-ikan bisa lestari. Silahkan saja buat rumpon, asalkan jangan sampai berlebihan,” imbuhnya. (ano/ask)