Halmahera Selatan Masih Terpuruk di Bawah Kepemimpinan Usman Sidik

PENAMALUT.COM, LABUHA – Sejumlah problem di Kabupaten Halmahera Selatan sampai saat ini belum bisa teratasi. Mulai dari kesehatan, ekonomi, pendidikan, hingga tingkat pengangguran.

Hal ini dikemukakan Ekonom Maluku Utara, Dr. Mokhtar Adam, kepada wartawan Nuansa Media Grup (NMG), Kamis (3/3).

Ia menyebut Kabupaten Halmahera Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Usman Sidik saat ini masih mengalami keterpurukan.

Problem yang terjadi di Halmahera Selatan saat ini, yakni akses ekonomi baik dari sisi permodalan, pasar, teknologi, dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang masih di bawah rata-rata provinsi. Sehingga harus membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah untuk mengatasi problem dasar yang dihadapi.

“Jadi jangan pernah bangga dengan pertumbuhan ekonomi, karena alat pengukuranya tidak menggambarkan secara nyata dengan fenomena masyarakat, bahkan melahirkan ketimpangan yang tajam diantara kelompok masyarakat,” ujarnya.

Menurut Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Khairun ini, apa yang dijelaskan Sekda Halsel dan Staf Khusus Bupati terkait gagasan Smart City bukanlah poin yang menjadi dasar kebutuhan masyarakat Halsel saat ini. Karena keduanya tidak menjelaskan secara konkrit dari perangkat-perangkat Smart City seperti yang digaungkan Pemda Halsel.

“Jangan Bupati mengirimkan pesan kebijakan publik yang sulit dipahami masyarakat, karena cara pemerintah merumuskan kebijakan pada keinginan pemerintah daerah tanpa mendalami kebutuhan apa yang dibutuhkan masyarakat dalam jangka pendek untuk mengatasi problem jangka panjang,” tuturnya.

Dikatakan Mokhtar, para pakar ekonomi mencari formulasi model pembangunan yang lebih inklusif, agar dapat menyentuh masyarakat yang paling rentan terhadap kemiskinan, pengangguran, dan keterbelakangan melalui instrument kebijakan pemerintah yang pro kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Silang pendapat para ekonom dunia ini terkait pertumbuhan ekonomi sebagai alat ukur kemajuan ekonomi. Sampai saat ini masih terus mengemuka, walaupun Amartya Sen, ekonom India bersama Mahbub Ul Haq ekonom asal Pakistan, menggagas solusi pengukuran melalui Human Development Index (HDI) dengan memasukan instrumen ekonomi, pendidikan dan kesehatan dalam formula pembangunan manusia, namun masih saja dianggap belum cukup relefan dan terus melakukan penelitian agar dapat menjelaskan sebuah indeks yang dapat menggambarkan perkembangan suatu negara atau daerah yang lebih nyata dengan kondisi yang dialami masyarakat setempat.

“Rentannya pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi rakyatnya miskin, fenomen inilah yang terjadi di Halmahera Selatan saat ini. Karena itu, tidak elegan jika pertumbuhan ekonomi Halsel yang tinggi, tapi memberikan efek kekayaan kepada para pemilik dan penguasa sumber daya alam yang kaya di Halmahera Selatan,” beber Ota sapaan akrab Mokhtar Adam.

Bagi dia, program Smart City, Land Mark dan Zero Point bukan satu-satunya program yang menjadi kebutuhan masyarakat Halsel saat ini dengan kondisi ekonomi masyarakat semakin terpuruk akibat pandemi Covid-19.

Karena itu, ia minta sudahi perdebatan dan fokus atasi masyarakat. Jangan janjikan anggaran 20 persen di sektor pendidikan, tapi masih banyak anak putus sekolah dan angkatan kerja dengan kompetensi rendah. Jangan janjikan anggaran kesehatan 11 persen, jika masih saja ada berita gizi buruk. BPS masih melaporkan angka kematian ibu hamil, ketidak tersediaan tenaga medis, kualitas kesehatan yang rapuh, dan ancaman malaria yang membunuh warga.

Warga tidak menghitung berapa jumlah anggaran di APBD, tapi mau merasakan pelayanan yang layak sebagai warga Halmahera Selatan untuk memastikan pemerintah hadir di bidang pendidikan, kesehatan ekonomi, sosial dan lain sebagainya.

“Maka yang perlu dilakukan Bupati Usman Sidik dalam jangka pendek terkait program pembangunan yang bersifat mendesak sebagai respons pemulihan ekonomi dan perbaikan kualitas sumber daya manusia di Halmahera Selatan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan,” katanya.

Langkah pertama, lanjut dia, adalah fesiensi belanja APBD dan APBDes. Melakukan pemangkasan dan refocusing anggaran yang menumpuk di anggaran perjalanan dinas di seluruh SKPD, utamanya Sekda, DPRD, Keuangan dan Bappeda, anggaran makan minum, honorarium kegiatan serimonial, rapat, bimtek, dan lainnya untuk melakukan stabilisasi fiskal agar tersedia ruang fiskal dalam mengatasi program pro rakyat yang lebih fokus.

Jika Bupati Usman Sidik berani melakukan gerakan refocusing dan efisiensi belanja, setidaknya tersedia anggaran mencapai 300 miliar untuk dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi melalui pengembangan UMKM, pengembangan pendidikan, kesehatan, mengatasi pengangguran, kemiskinan dan angka kerja yang tidak produktif menjadi produktif.

Selain itu, mengoptimalkan modal sosial untuk membangun dengan mendorong program babari bangun Halsel melalui program padat karya, baik yang bersumber dari APBD maupun APBDes untuk menciptakan aliran uang di desa, dan berdampak pada redistribusi pendapatan yang bersumber dari pengeluaran pemerintah dengan fokus program pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kegiatan UMKM.

Mokhtar juga menyarankan Bupati Usman agar lebih banyak ke desa dan kurangi keluar daerah. Bupati harus memulai gerakan hentikan perjalanan dinas keluar daerah dengan memanfaatkan zoom meeting dan komunikasi virtual untuk urusan yang terkait dengan provinsi, pemerintah pusat dan kabupaten/kota lainnya, yang dipelopori oleh Bupati dan memaksimalkannya.

“Bupati harus turun ke desa-desa merasakan denyut nadi pembangunan desa, maka akan menemukan banyak problem kebutuhan mendesak desa yang nyata dan prioritas dibanding ke Jakarta mendengar gagasan seperti Smart City, Land Mark dan Zero Point yang tidak prioritas dan mendesak bagi warga Halmahera Selatan,” tandasnya.

Mokhtar juga menganggap Sekda dan Staf Khusus Bupati Halsel belum membaca angkatan kerja di Halsel yang mengatakan pendidikan dan kesehatan semakin membaik. Sebab angkatan kerja di Halmahera Selatan mayoritas tamatan SD dan SMP yang membuat produktivitas tenaga kerja sangat rendah dan tidak diserap oleh industry besar yang masuk di Halsel, karena kualitas dan kompetensi SDM.

“Atau juga belum melihat data angka putus sekolah bagi warga Halsel di tingkat SD dan SMP yang menjadi kewenangan kabupaten. Atau data Gizi Buruk di Pulau Obi daerah pemilihan La Rudi yang terus meningkat, walau ada industry besar di Obi, masih saja gizi buruk meningkat. Angka kematian ibu hamil, kualitas sanitasi, sekolah yang tidak tersedia guru dan lain-lain,” jelasnya.

“Atau di tempatnya Bupati Usman di Pulau Makian yang masih saja ditemukan gizi buruk, angka putus sekolah, angka kematian ibu hamil yang terus meningkat, ketersediaan tenaga medis dan fasilitas Kesehatan yang terbatas menjadi akumulasi kesulitan warga untuk hidup di desa, karena segala sesuatu menjadi terbatas. Saya yakin dan percaya, jika Bupati Usman makin banyak turun ke desa, mendengar dan merasakan denyut nadi masyarakat desa di pulau-pulau kecil, akan tanpa ragu-ragu memutuskan untuk menghentikan program mercusuar yang hanya menghabiskan anggaran besar tapi tidak dirasakan langsung masyarakat,” sambungnya mengakhiri. (rul/ask)