Polda Malut Diminta Ambil Alih Kasus Korupsi MCK

PENAMALUT.COM, SANANA – Penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan MCK di 29 desa di Kepulauan Sula oleh penyidik Polres Sula dianggap lambat.

Hal ini membuat publik angkat bicara. Ketua Ana Sua Jakarta Raya, Risman Panigfat, meminta Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara mengambil alih kasus dugaan korupsi proyek senilai 16,2 miliar tahun 2018 itu.

“Kasus ini sudah lama mengendap di Polres Sula. Sejak tahun 2018 sampai saat ini, kasusnya masih dalam penyelidikan. Padahal sudah ada sejumlah saksi yang dimintai keterangan,” ujar Risman kepada wartawan Nuansa Media Grup (NMG), Rabu (2/3).

Menurut Risman, proyek yang dianggarkan melalui dana alokasi khusus (DAK) tahun 2018 yang senilai 16,2 miliar itu dikerjakan tidak sesuai rencana anggaran biaya (RAB). Sehingga MCK tersebut tidak layak dan tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.

Sejauh ini, kata Risman, Polres Sula sudah meminta keterangan sebanyak 12 orang. 7 orang dari Dinas PUPRKP Sula dan 5 orang dari warga setempat.

Ia juga mempertanyakan penyebab lambatnya penanganan kasus tersebut, sehingga kasus ini tidak bisa dinaikan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan.

“Kami berharap Polda Malut segera ambil alih kasus dugaan korupsi pembangunan MCK ini agar ditindaklanjuti. Jika kasus ini tidak ditindaklanjuti, maka kami akan melaporkan ke Mabes Polri terkait kinerja kepolisian,” tegasnya.

“Bila kita terus memelihara pelaku korupsi di negeri ini, maka saya yakin dan percaya Sula tidak akan maju seperti daerah-daerah lain. Sebab korupsi ini mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan,” pungkasnya. (ish/ask)