Mulai 1 Maret, Pelanggan PDAM Yang Tunggak Iuran Tiga Bulan Bakal Diputus Meteran

PENAMALUT.COM, TERNATE – Mulai 1 Maret 2022, pelanggan PDAM di Kota Ternate yang menunggak iuran di atas tiga bulan, meteran airnya bakal diputus.

Direktur Utama PDAM Kota Ternate, Abubakar Adam mengatakan, tanggal 1 Maret nanti akan dilakukan penertiban pelanggan yang menunggak iuran.

“Jadi yang menunggak rekening diatas dua bulan akan dilakukan penyegelan meter, dan jika menunggak rekening di atas 3 bulan maka meterannya dilakukan pemutusan sementara,” ujar Abubakar kepada wartawan, Selasa (22/2).

Untuk itu, lanjut Abubakar, pada tanggal 1 Maret nanti semua karyawan turun langsung ke lapangan untuk mengecek pelanggan yang menunggak.

Ia bilang, langkah PDAM ini sudah dikoordinasikan deng Wali Kota dan sudah disetujui rencana tersebut.

Abubakar menyebut pemutusan sambungan bagi pelanggan yang menunggak ini mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Kota Ternate.

“Ini juga akan disampaikan lagi lewat Masjid dan Gereja. Jadi tanggal 1 itu pemutusan besar-besaran, dan kami sisir semua, agar pelanggan harus membayarnya,” tegasnya.

Menurutnya, pendapatan PDAM dari pembayaran iuran pelanggan. Jika pelanggan minta dispensasi pembayaran cicilan, pihaknya akan menerima hal itu.

“Kami bakal kasih dispensasi, tetapi batas bulan Maret saja. Misalnya ada yang tunggak 6 bulan mau dibayar sampai tanggal berapa, akan dilakukan keringanan dan disertakan surat pernyataan. Tapi jangan sampai lewat bulan Maret,” ujarnya.

“Jadi kami operasi penertiban bagi penunggak pembayaran air PDAM. Selama ini tidak pernah. Saya mau kasih tuntas semua ini, tapi kami juga tidak arogan,” sambungnya.

Abubakar menegaskan kebijakan ini diberlakukan kepada semua pelanggan dan tidak ada pilih kasih. Begitu juga instansi pemerintah yang menunggak, akan tetap dilakukan penertiban.

Sementara Fauji, salah satu warga Kota Ternate mengatakan belum mendapat informasi terkait penertiban pelanggan yang menunggak iuran itu. Ia meminta agar pihak PDAM melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat.

Fauji menilai kebijakan ini memberatkan pelanggan. Sebab jika ada pelanggan yang saat ini menunggak hingga 6 bulan dan dipaksa melunasi dalam bulan Maret nanti.

“Kasih keringanan kepada masyarakat untuk kelonggaran bagi pelanggan yang belum membayar tunggakan. Bahkan sampai terjadi hanya bulan Maret saja, saya yakin pasti masyarakat akan protes kebijakan PDAM seperti ini. Jadi mohon pengertian baiklah kepada masyarakat,” pintanya.

Terpisah, Sekertaris Dewan pengawas Perumda Ake Gaale Kota Ternate, Halid Thaib mengatakan, keputusan penertiban pemutusan sambungan air minum terhadap pelanggan itu tidak diketahui Dewas.

“Keputusan yang dilakukan direktur ini tidak ada kordinasi ke kami, jadi kami tidak tahu. Entah kebijakan ini diambil direktur sendiri atau inisiatif atau secara kolektif. Intinya keputusan ini dewan pengawas tidak tahu menahu,” tandasnya.

Halid menyarankan jika ada masyarakat yang komplain soal pemutusan air, dipersilahkan kepada Direktur PDAM.

“Jadi bagi kami kebijakan ini sangat lain dan tidak ada dikonfirmasi lebih dulu ataupun pemberitahuan dari awal kepada kami sebagai dewan pengawas. Yang jadi pertanyaan kami, fungsi kepengawasan ketiga dewan pengawas ini di mana, sampai direktur ambil kebijakan seperti ini,” tuturnya.

Ia berharap ke depan apabila direktur mengambil langkah-langkah atau kebijakan, kiranya diperbaiki.

“Sebab apapun alasannya, dewan pengawas adalah mengawasi dalam tugas dan pokoknya kinerja direktur dalam perusahaan dan seluruh aktivitas yang dilakukan karyawan Perumda Air Minum Ake Gaale. Ini peraturan pemerintah, bukan saya bicara asal-asalan,” pungkasnya. (udy/ask)