Kuasa Hukum Minta Demokrat Sula Tangguhkan PAW Fredi

PENAMALUT.COM, SANANA – Kuasa hukum FP alias Ferdi, tersangka kasus dugaan korupsi pekerjaan Irigasi di Desa Kaporo, Kabupaten Kepulauan Sula, meminta kepada DPC Demokrat Sula agar menunda proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap klien mereka dari DPRD Sula.

“Prinsipnya kita harus menghormati hak-hak tersangka. Sebab seseorang yang berstatus tersangka, belum tentu menjadi terpidana. Begitu juga dengan orang yang berstatus saksi, bisa saja beralih statusnya menjadi tersangka. Oleh karena itu penting untuk kita memahami asas presumption of innocence atau praduga tidak bersalah,” ujar kuasa hukum Fredi, Rusdi Bachmid, kepada wartawan media ini, Rabu (9/2) tadi.

Menurut Rusdi, seseorang baru dapat dinyatakan bersalah, bila terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Ia bilang, kliennya saat ini baru berstatus tersangka, bukan terpidana, dan proses hukumnya masih berjalan. Oleh sebab, itu sangat prematur jika DPC Partai Demokrat Kepulauan Sula hendak memproses PAW FP alias Fredi.

“Oleh karena itu selaku penasehat hukum FP, saya meminta kepada Plt Ketua DPC Demokrat Sula untuk menangguhkan proses PAW ataupun pemecatan FP dari keanggotaan Partai Demokrat Sula hingga proses pemeriksaan perkara ini tuntas,” pintanya.

Rusdi Bachmid menegaskan apabila DPC Partai Demokrat Sula tetap melakukan proses PAW terhadap FP sebelum status hukumnya jelas, maka ia selaku penasehat hukum FP akan mengambil langkah hukum terhadap DPC Partai Demokrat Kepulauan Sula

Sekadar diketahui, FP alias Ferdi merupakan Anggota DPRD Sula dari Fraksi Partai Demokrat. Ferdi saat ini mendudukui Komisi II. Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Malut atas dugaan korupsi pekerjaan Irigasi Kaporo senilai 9,8 miliar pada tahun 2018 lalu.

Dalam kasus itu, FP berperan sebagai rekanan pekerjaan. Tidak hanya FP yang ditetapkan tersangka. Ada empat orang tersangka dalam kasus yang diduga merugikan keuangan negara ratusan juta itu. (ish/ask)