Ketua DPRD Taliabu Minta Maaf ke Wartawan

PENAMALUT.COM, TALIABU – Setelah sempat bersitegang dengan wartawan, Ketua DPRD Kabupaten Taliabu Meilan Mus, akhirnya minta maaf.

Permintaan maaf ini disampaikan adik kandung Bupati Taliabu, Aliong Mus, itu saat bersilaturahmi dengan sejumlah wartawan di salah satu tempat di Taliabu, Selasa (8/2) tadi.

Dalam silaturahmi itu, Meilan Mus menyampaikan permintaan maaf untuk yang kedua kalinya sekaligus meluruskan pernyataannya yang sempat viral beberapa waktu lalu.

Menurut dia, pernyataan itu tidak bermaksud menyinggung atau menyudutkan pekerja pers di Taliabu.

“Yang saya sampaikan itu bukan media atau pers, melainkan koran. Sebab Kebanyakan masyarakat kita di sini masih banyak yang tidak terlalu paham dengan masalah koran. Jadi kalau boleh, ada keluhan terkait pemerintah jangan langsung di koran, sampaikan saja ke DPRD sebagai wakil rakyat agar masalah yang ada di masyarakat bisa cepat tersampaikan melalui DPRD ke pemerintah,” katanya meluruskan.

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, kebanyakan warga terutama ibu-ibu di pedesaan belum banyak mengkonsumsi informasi publik yang disajikan melalui koran. Jadi bukan menyudutkan ataupun melecehkan pekerja media sebagaimana dalam penyampaian tersebut.

Ia juga menyesalkan sokap oknum wartawan yang saat itu sempat mengonfirmasi terkait pernyataannya, dan ia sudah meluruskan dan memintaa maaf. Namun permohonan maafnya tidak dipublis sesuai hasil konfirmasi.

“Melalui kesempatan ini, saya atas nama pribadi menyampaikan permintaan maaf yang kedua kalinya atas ucapan saya membuat tersinggung teman-teman pers. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung teman-teman semua,” tuturnya.

Sementara Sekretaris DPRD Pulau Taliabu, Amrul Badal yang ikut hadir pada acara silaturahmi itu menambahkan, maksud dan tujuan Ketua DPRD Meilan Mus adalah untuk percepatan kepentingan pelayanan aspirasi masyarakat di DPRD maupun pemerintah setempat.

“Jadi maksud ibu ketua sebenarnya hanya mengingatkan kepada masyarakat, bahwa jika terdapat masalah di desa, langsung saja ke DPRD, agar sesegera mungkin dibahas bersama Pemda,” tukasnya.

“Karena ibu ketua menilai keluhan masyarakat di koran selama ini tidak semuanya langsung dapat dibahas oleh DPRD dan Pemda, sebab tidak semua masyarakat ataupun pemerintah dapat mengkonsumsi berita yang disajikan melalui koran atau media cetak di Taliabu lantaran peredarannya atau langganan koran yang masih sangat terbatas di masyarakatnya maupun di intansi pemerintah daerah,” sambungnya menutup. (ysn/ask)