Dinilai Tidak Transparan, DPRD Curiga Ada Permainan Perusahaan Tambang di Taliabu

PENAMALUT.COM, TALIABU – Perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Pulau Taliabu dinilai tidak transparan dalam setiap kebijakannya. Salah satu contohnya adalah perekrutan karyawan atau tenaga kerja.

Hal ini membuat DPRD Kabupaten Pulau Taliabu curiga dengan sikap perusahaan tambang yang beroperasi di Taliabu.

“Kami menduga adanya permainan dalam perekrutan karyawan tambang oleh PT. Adidaya Tangguh (ADT) dan Sumberdaya Dian Mandiri (SDM),” kata Anggota DPRD Taliabu, Pardin Isa, kepada wartawan, Kamis (3/2).

Menurut Ketua Fraksi Pembaharuan DPRD Taliabu ini, PT. ADT dalam merekrut karyawan harus melalui PT. SDM. Di mana PT. SDM merupakan perusahaan outsourcing (alih daya).

“Jadi PT. SDM itu sama dengan perusahaan yang mempraktikkan perdagangan manusia (Human trafficking). Jadi orang mendaftar ke PT. SDM, baru PT. SDM mempekerjakan ke PT. ADT. Sehingga sekian penghasilan karyawan itu juga dipotong oleh PT. SDM,” katanya.

Seharusnya, kata Pardin, perekrutan karyawan tambang lokal itu langsung ditangani oleh Perusahaan Daerah (Perusda).

“Kenapa status PT. SDM dengan mempekerjakan anak-anak daerah dengan sistem outsourcing seperti itu, kewenangannya tidak diambil alih saja oleh Perusda. Mendingan seperti itu saja. Kalau misalkan Perusda yang mengelola, berarti kepentingan putra daerah untuk menjadi pekerja di perusahaan tambang lebih banyak,” ujarnya.

Politisi Nasdem ini juga menyesalkan banyak putra daerah Taliabu yang memilih kerja di perusahaan tambang di luar dari Taliabu. Padahal, di Taliabu juga banyak perusahaan tambang, namun justru yang kerja orang dari luar.

“Kenapa putera daerah kita yang malah keluar ke daerah pertambangan di luar dari Taliabu, bahkan jumlahnya ribuan. Ini juga harus menjadi catatan bagi Pemda Taliabu melalui Dinas Tenaga Kerja,” ucapnya.

Ia juga menyentil masalah ekonomi masyarakat di lingkar tambang di Pulau Taliabu. Meski diketahui ada sejumlah kelompok masyarakat di lingkar tambang yang diberdayakan, namun dinilai masih terpuruk dari perputaran ekonomi di sekitar wilayah tersebut.

“Sebenarnya namanya pemberdayaan, tapi itu masih jauh dari kata sukses. Sekarang ini ada juga operasi dari PT. BMI, namun upaya pemberdayaan dari perusahaan tambang yang dimaksud adalah yang terorganisir dan berjangka panjang. Misalnya dari tambang membutuhkan sayur, harus langsung membeli ke petani lokal,” tandasnya.

Lanjutnya, bahkan pihak tambang di Taliabu hingga kini belum memberikan kontribusi terkait dengan pembangunan infrastruktur dan pendidikan di Taliabu.

Disamping itu, Pardin mengaku bahwa kewenangan terkait dengan pertambangan saat ini menjadi peran dari pemerintah pusat.

“Tapi apakah dampak lingkungan akan ditanggung jawab oleh pemerintah pusat? Kan saat ini masyarakat yang ada di Taliabu yang merasakan langsung. Ini yang harus dipikirkan,” tukasnya. (red)