Manajemen Organisasi Pemda Halsel Dinilai Tumpang Tindih

PENAMALUT.COM, LABUHA – Manajemen organisasi di Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dinilai tumpang tindih.

Ini menyusul semua keterangan menyangkut permasalahan yang terjadi di lingkup Pemkab Halsel diserahkan ke Staf Khusus (Stafsus) Bupati Halsel bidang Ekonomi dan Pembangunan, M. Yunus Nazar.

“Saya tidak ingin berkomentar banyak, takutnya nanti ditegur Bupati. Karena semua informasi sudah diarahkan ke Staf Khusus Bupati, M. Yunus Nazar,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halsel, Safiun Radjulan saat dikonfirmasi mengenai permasalahan pemalangan sekolah di Desa Buli, Kecamatan Kayoa, beberapa waktu lalu.

Tidak hanya di Dinas Dikbud, dinas lain juga demikian. Semua informasi diserahkan ke Staf Khusus M. Yunus Nazar.

Menanggapi hal ini, Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Dr. Abdurrahman Kader menganggap manajemen organisasi Pemda Halsel tumpang tindih, jika problem publik/masyarakat yang berkaitan pada satu instansi, namun setiap informasi atau penyelesaiannya selalu diserahkan kepada Staf Khusus Bupati.

Menurut dia, dalam prespekrif akademik, kebijakan atau sistem tersebut mengindikasikan jika manajemen organisasi pemerintah daerah itu tumpang tindih.

“Kalau setiap problem masyarakat dan masyarakat menuntut atas sebuah kepastian dari persoalan itu terhadap salah satu dinas, maka dinas itu wajib untuk memberikan informasi atau kepastian, bukan justru harus mengarahkan masyarakat mencari informasi ke staf khusus,” ujar dia kepada media ini, kemarin (21/1).

Dosen Ilmu Administrasi Negara ini menjelaskan, dalam UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, secara eksplisit menjelaskan bahwa setiap informasi  publik bersifat terbuka dan dapat  diakses oleh setiap pengguna informasi publik (Pasal 2 ayat 1).

“Berkaitan dengan informsi publik, bagi saya, dalam UU Nomor 14 tahun 2008 tentang informasi publik masyarakat, LSM, individu bahkan wartawan atau media pers, ketika terjadi persoalan publik, dia mendatangi lembaga/instansi terkait ketika ada masalah-masalah publik dan ingin mencari tahu atau menyelesaikan masalah, maka instansi tersebut harus mampu mejelaskan ke publik,” terangnya.

Jebolan Doktor Universitas Brawijaya Malang ini juga menjelaskan tugas Staf Khusus yang hanya memberikan masukan, ide, pertimbangan sampai pada rekomendasi ketika ada kebijakan Bupati yang hendak akan diambil.

Bahkan ia menguraikan Tupoksi Bagian Humas dan Staf Khusus dalam perspektif akademik, di mana Bagian Humas adalah bukan Humasnya dinas. Sehingga baginya, Humas dalam tupoksi kerjanya adalah mengkomunikasikan kebijakan Bupati untuk mempubliskan ke publik tentang kebijakan, program dan kegiatannya Bupati.

“Jadi Humas itu bukan Humasnya daerah tetapi Humasnya Bupati. Sehingga kalau kemudian Bupati bilang semuanya melalui Staf Khusus, maka itu tambah sangat keliru,” tukasnya.

Sebab, kata dia, Staf Khusus bukan jabatan struktural. Status mereka hanya diformalkan oleh Bupati, dan kerja mereka hanya melakukan pendampingan, memberikan masukan kepada Bupati berkaitan dengan kebijakan.

“Karena itu, sangat keliru kalau di dinas-dinas itu ketika ada persoalan publik lalu masyarakat datang ke dinas terkait untuk mendapat penjelasan, namun dinas tersebut hanya mengarahkan ke staf khusus. Inilah yang saya sebutkan dalam prespektif akademi bahwa manajemen organisasi Pemda Halsel tumpang tindih, karena Staf Khusus bukan corongnya Bupati,” pungkasnya. (rul/ask)