APBD Kota Ternate Tahun 2022 Disahkan, Pendapatan Dirancang 1 Triliun Lebih

PENAMALUT.COM, TERNATE – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate tahun 2022 disahkan melalui rapat paripurna pengesahan persetujuan nota keuangan yang berlangsung di gedung DPRD Kota Ternate, Rabu (24/11) malam tadi.

Pengesahan rancangan APBD Kota Ternate tahun 2022 ini merupakan langkah awal sekaligus menjadi dasar yuridis formal yang menandai mulainya pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan tahun anggaran 2022.

Di mana dalam APBD Kota Ternate tahun 2022 ini pendapatan daerah dirancang sebesar Rp 1.010.373.921.078, ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 126.305.231.487, pendapatan transfer sebesar Rp 880.370.896.01, dan pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 3.697.793.580.

Sementara belanja daerah terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 783.406.237.934, belanja modal sebesar Rp 199.467.683.144, dan belanja tidak terduga sebesar Rp 27.500.000.000.

Untuk pembiayaan daerah dapat digambarkan bahwa penerimaan dan pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah).

Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman dalam sambutan menyampaikan, dalam rangka merumuskan dan menyetujui berbagai prioritas pembangunan tahun 2022 yang diajukan oleh eksekutif, dengan penguatan pada tiga program prioritas dari 14 program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kota.

Dalam RPJMD Kota Ternate tahun 2021-2026, pembangunan infrastruktur pasar pada wilayah Moti, Hiri dan Batang Dua sebagai revitalisasi dan penguatan peran BUMD dan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah.

Mantan Sekda Kota Ternate ini bilang, pembahasan anggaran tahun 2022 ini berlangsung sangat dinamis, sehingga dapat melaksanakan setiap komponen yang tertuang dalam APBD tersebut berjalan baik.

“Program kegiatan di tahun 2022 nanti menyangkut dengan pelayanan publik dan program kegiatan dengan upaya pencapaian target dan sasaran pemulihan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran serta pengendalian inflasi,” ujar Tauhid.

Ia juga menyatakan, pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2022, berdasarkan pada kebutuhan penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan,
dan bertanggung jawab.

APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah melalui pokok-pokok pikiran DPRD, dan sebagai mitra penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

“Sehingga PAD di era digitalisasi melalui transformasi perkembangan teknologi  informasi, dengan penguatan sistem monitoring pajak dan retribusi daerah serta pelaporan, dan aplikasi non tunai menjadi perhatian dan komitmen kita bersama, dalam upaya meningkatkan efektivitas dan kemudahan layanan publik, efisiensi, perekonomian daerah,
mendukung transparansi dan tata kelola pemerintahan,” jelasnya.

Hal ini, kata dia, penting untuk menjawab berbagai permasalahan dan kebutuhan masyarakat Kota Ternate dalam rangka mewujudkan
Visi Ternate Mandiri dan Berkeadilan.

“Kita patut bersyukur dengan pengesahan APBD ini, karena kita tetap konsisten dengan menetapkan APBD tepat waktu. Sehingga ini merupakan nilai tambah dalam mewujudkan Good Governance sebagai wujud dari komitmen bersama pemerintah,” terangnya mengakhiri. (adv/udi)