Lembaga Anti Rasuah Diminta Usut Dugaan Gratifikasi Yang Dilakukan Karo Humas Pemprov

PENAMALUT.COM, TERNATE – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segara mengusut dugaan tindak pidana gratifikasi yang diduga dilakukan oleh Kepal Biro (Karo) Humas Pemeritah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara, Rahwan K. Suamba atas permintaan bantuan melalui proposal ke PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM) untuk keperluan Studio Bidadari.

Sekertaris DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Malut, Roslan ketika dimintai tanggapan wartawam media ini mengatakan, semua aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana gratifikasi yang dilakukan Karo Humas Pemprov Malut. Akan tetapi jika hal ini sudah menjadi perhatian publik, maka sebaiknya KPK harus turun tangan mengusut kasus ini.

“Karena sebelumnya KPK juga telah mengingatkan kepada kepala daerah agar tidak meminta bantuan apapun ke perusahaan,” ujarnya.

Lanjut dia, lembaga anti rasuah bisa mengusut hal ini karena telah menajadi perhatian publik, apalagi di dalam proposal ini ditandatangani oleh Karo Humas atas nama dan jabatan. Namun anehnya, dalam proposal mencantumkan nomor rekening dan NPWP atas nama pribadi.

“Bersangkutan (Rahwan, red) telah melanggar ketentuan dalam pasal 5 junto pasal 12 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dia bertindak untuk dan atas nama pemerintah daerah, akan tetapi mencantumkan nomor rekening pribadi. Ini aneh dan jelas dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk gratifikasi,” tegasnya.

Dia menambahkan, karena tindakan yang diambil ini patut dipertanyakan dalam upaya pencegahan terjadinya perilaku koruptif dalam hal penyalahgunaan kewenangan untuk permintaan sumbangan atau sponsor ke perusahan. Apalagi dengan dalil menindaklanjuti arahan Gubernur Abdul Gani Kasuba untuk melakukan inovasi kerja di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Artinya, kata Roslan, segala tindakan yang dilakukan harus berdasarkan aturan atau mekanisme yang ada. Jika tidak, maka patut diduga ini tindakan yang ilegal.

“Menurut kami apa yang dilakukan Rahwan dengan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah, namun dia mencanntumkan NPWP dan rekening pribadi, itu yang harus diusut tuntas oleh KPK,” desaknya.

Roslan juga berharap aparat penegak hukum harus tanggap dan serius mengusut kasus ini dengan melakukan pemanggilan klarifikasi untuk dimintai keterangan lebih jauh. Agar ini dapat diketahui apakah tindakan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak. Ini menjadi penting agar ke depannya tidak ada lagi perbuatan yang serupa.

“Kami juga sarankan kepada Pak Gubernur harus bersikap tegas atas kasus ini, jangan sampai masih ada kasus serupa namun belum terungkap ke publik. Ketegasan Gubernur setidaknya akan berpengaruh pada integritas sebagai kepala daerah,” tandasnya.

Sekadar diketahui, desakan evaluasi terhadap Rahwan K. Suamba sangat beralasan, karena telah menyalahai aturan pemerintahaan yang diketahui mengirimkan proposal bantuan ke PT. NHM.

Proposal bantuan dalam rangka dukungan Studio Bidadari itu ditandatangani langsung Karo Humas, Rahwan K. Suamba sekaligus penanggungjawab studio disertai nomor rekening dan NPWP atas nama pribadi. Tidak hanya ke perusahaan NMH, proposal itu juga diduga ditujukan ke perusahaan tambang Antam. (gon/ask)