Bupati James Sebut Pemberhentian Kades Lako Akediri Belum Permanen

PENAMALUT.COM, JAILOLO – Bupati Halmahera Barat, James Uang, menyebut pemberhentian Kepala Desa Lako Akediri belum permanen.

“Jadi baru SK pemberhentian sementara, bukan pemberhentian permanen. Itukan melalui tahapan yang dilakukan, mulai dari rekomendasi Inspektorat yang temuannya cukup signifikan,” ujar James saat ditemui wartawan di Kantor Bupati, Selasa (26/10).

Lanjut dia, rekomendasi Inspektorat itu kemudian direkomendasikan ke Bagian Hukum dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) untuk dilakukan pengkajian. Setelah itu baru dikeluarkan SK pemberhentian sementara.

Ketua DPC Demokrat Halbar ini juga mengungkapkan alasan diberhentikannya Kades Lako Akediri karena adanya temuan dari Inspektorat.

Terkait penyampaian sanggahan dari Kades Lako Akediri ke Inspektorat atas temua tersebut, Bupati mengaku belum mengonfirmasi ke Inspektorat terkait hal itu.

“Jadi selama waktu yang diberikan apabila Kades Lako Akediri melakukan langkah-langkah perbaikan, maka kami akan kembalikan. Karena ini hanya pemberhentian sementara,” tukasnya.

Sebelumnya, puluhan massa aksi yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Desa Lako Akediri mendatangi Kantor Bupati dan juga Kantor DPRD Halbar untuk melakukan unjuk rasa. Mereka menilai pemecatan yang dilakukan Kades Lako Akediri itu cacat prosedur.

Koordinator aksi, Jardin En menyesalkan sikap Pemda Halbar yang mengabaikan sanggahan Kades Lako Akediri ataa temuan Inspektorat, bahkan dalan pemecatan Kades itu tidak melibatkan BPD Lako Akediri.

Menurutnya, ada kekeliruan dalam SK Bupati atas pemecatan Kades Lako Akediri demgan Nomor: 209/KPTS/X/2021 dan terkesan mengada-ngada. Sebab salah satu poin dasar pemecatan adalah surat dari aliansi masyarakat. Anehnya surat itu berasal dari keponakan Wakil Bupati Halbar, Djufri Muhammad.

“Kadis PMPD juga mengaku pada saat hearing bersama DPRD, bahwa surat tersebut tidak ada tanda tangannya,” tutur Jardin.

Pihaknya juga memprotes dasar pemecatan kedua terkait hasil pemeriksaan khusus oleh Inspektorat Halbar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2018 pasal 80 huruf d. Sementara hasil audit sudah diselesaikan Kades dalam bentuk sanggahan 20 hari.

“Pemecatan Kades ini menurut kami terkesan mengada-ngada dan cacat prosedur,” tukasnya. (adi/ask)