Dokumen KUA-PPAS Perubahan Baru Diajukan, Sekretaris Fraksi PKB DPRD Halbar Kesal

PENAMALUT.COM, TERNATE – Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat diketahui baru mengajukan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2021 ke DPRD.

Hal ini membuat Sekretaris Fraksi PKB DPRD Halbar, Albert Hama kesal dan memilih walk out pada pembahasan KUA-PPAS Perubahan di lintas komisi yang berlangsung di ruang Banggar DPRD Halbar, Selasa (26/10).

Albert Hama, saat dikonfirmasi wartawan menyampaikan, seharusnya dokumen KUA-PPAS Perubahan 2021 sudah diajukan Pemda ke DPRD Halbar sejak Agustus kemarin. Namun entah kenapa molor hingga akhir Oktober.

Padahal dokumen KUA-PPAS APBD Perubahan ini mengenai hajat hidup orang banyak.

“Kalau sesuai Tata Tertib DPRD, Agustus 2021 kemarin sudah diserahkan Pemda Halbar ke DPRD untuk dibahas. Tapi kenapa molor dan baru diajukan beberapa hari lalu,” katanya dengan nada kesal.

Menurutnya, dokumen KUA-PPAS ini merupakan kewenangan Pemda, akam tetapi yang membahas adalah DPRD sebagai lembaga pengawasan.

“Oleh sebab itu pimpinan DPRD Halbar seharusnya pada Agustus kemarin menyurat ke Pemda untuk memberikan dokumen KUA-PPAS agar segera dibahas,” tuturnya.

Anggota Komisi I DPRD Halbar itu mengaku dokumen KUA-PPAS baru diserahkan oleh Pemda Halbar sekitar tiga hari kemarin. Setelah diserahkan, pimpinan DPRD Halbar memaksakan untuk langsung dibahas bersama lintas Komisi.

Padahal, diharuskan pembahasan itu dilakukan oleh setiap Komisi dengan mengundang mitra kerja dari Pemda dalam hal ini dinas-dinas terkait.

Sehingga pembahasannya belum bisa sampai ke tingkat lintas komisi. Seharusnya Pimpinan DPRD meminta komisi melakukan pembahasan bersama mitra kerja dulu, tetapi malah digiring untuk dibahas lintas komisi.

“Sementara ini tidak diatur dalam tata tertib DPRD. Oleh sebab itu, saya memilih walk out dari ruangan, karena saya tidak mau ikut terlibat dalam hal yang tidak sesuai mekanisme,” jelasnya.

“Anehnya lagi, dalam waktu dekat akan langsung digelar paripurna dengan alasan jika terlambat, bakal ada punishment. Tentunya ini sebagai alasan klasik yang dilakukan oleh Pemda Halbar. Negeri ini punya rakyat, kita seharusnya di DPRD punya hati nurani untuk membangun Halmahera Barat ke depan yang lebih baik,” katanya lagi.

Ia juga berujar, pada pembahasan lintas komisi tadi sekaligus meminta seluruh persetujuan dari fraksi. Ia selaku fraksi PKB lebih memilih keluar dari ruangan tersebut. (adi/ask)