KNPI Minta Kejari Jangan Diam Soal Temuan di Inspektorat dan BPKAD Halsel

PENAMALUT.COM, LABUHA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Selatan diminta segera bertindak atas temuan anggaran fiktif di Inspektorat maupun di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Halsel.

“Sudah seharusnya ketika pemberitaan mengenai temuan fiktif di dua instansi ini, Kejari Halsel sudah harus bertindak melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sebab hasil audit Inspektorat sudah ada. Kejari jangan diam saja, harus bertindak,” desak Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Halsel, Fahrizal Rahmadi kepada wartawan, Kamis (14/10).

Menurut Fahrizal, temuan penggunaan anggaran di kedua instansi itu merupakan bentuk dugaan korupsi. Maka tugas Kejaksaan adalah mengusutnya agar diketahui apakah ada perbuatan melawan hukum atau tidak.

Fahrizal juga mempertanyakan sikap Kejari Halsel yang diam dan tidak menindaklanjuti dugaan korupsi tersebut.

“Kejari Halsel jangan hanya tegas memberantas kasus-kasus yang ada di desa-desa, tetapi lengah dan diam terhadap dugaan korupsi di level SKPD seperti di BPKAD dan Inspektorat. Jangan hanya memilah-milah kasus mana yang harus ditindak lanjut, dan mana yang tidak ditindak lanjut,” katanya.

Padahal, lanjut Fahrizal, Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemberantasan korupsi di Halsel yang diharapkan cepat bertindak dalam mengusut setiap dugaan korupsi yang terjadi di SKPD Halsel. Bukan malah sebaliknya menunggu laporan dari masyarakat baru kemudian bertindak.

Bahkan sudah ada desakan dari Praktisi Hukum Muhammad Konoras bahwa kasus dugaan korpusi di Inspektorat dan BPKAD adalah kasus delik biasa, yang artinya Kejari Halsel sudah harus bertindak melakukan penyelidikan dan penyidikan tanpa menunggu laporan masyarakat.

Untuk itu, Izal sapaan akrabnya meminta Kejari Halsel agar segera menindaklanjuti desakan atas temuan penggunaan anggaran tersebut.

“Jika Kejari tidak bertindak dan mengambil langkah tegas, maka KNPI secara kelembagaan menganggap Kejari Halsel melakukan proses pembiaran terhadap temuan fiktif di Inspektorat dan BPKAD. KNPI menilai Kejari Halsel hanya jago memberantas dugaan korupsi di level desa, tetapi takut terhadap dugaan korpusi di lingkup SKPD,” tukasnya.

Sekedar diketahui, hasil audit Inspektorat Halsel pada internal Inspektorat, terdapat temuan fiktif sebesar Rp 500 juta lebih yang melibatkan Fadila Abbas, Sekretaris Inspektorat Halsel saat ini.

Sementara hasil audit ketaatan terhdapa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) per 1 Jaunari sampai 31 Mei 2021, terdapat penggunaan anggaran fiktif senilai 2,5 miliar rupiah. (rul/ask)