Bapemperda DPRD Halbar Bakal Menyurat ke Gubernur Malut

PENAMALUT.COM, JAILOLO – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Halmahera Barat bakal menyurat ke Gubernur Maluku Utara atas tidak dilibatkannya Bapemperda dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Ketua Bapemperda DPRD Halbar, Tamin Ilan Abanun mengatakan, dalam waktu dekat surat itu akan dikirim ke Gubernur melalui Biro Hukum agar bisa memastikan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 disebut dengan nama Badan Legislasi Daerah (Banleg) ini diatur atau tidak kewenangannya dalam pembahasan Ranperda.

“Kedudukannya dalam konstitusi negara itu urgen atau tidak? Sehingga pembahasan Ranperda RPJMD ini pimpinan DPRD tidak melibatkan Bapemperda, mulai dari koordinasi hingga singkronisasi dan harmonisasi,” kata Tamin kepada wartawan, Rabu (22/9).

Bukan hanya Bapemperda yang tidak dilibatkan, tapi tim Propemperda juga tidak dilibatkan dalam tahapan pengharmonisasian Ranperda RPJMD.

Menurut Tamin, jika merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib (Tatib) DPRD provinsi maupun kabupaten/kota, pada ayat 1 menegaskan bahwa Ranperda yang berasal dari DPRD atau kepala daerah dibahas oleh DPRD dan kepala daerah.

Sementara di pasal 7 ayat 1 dan 2 dijelaskan juga bahwa Ranperda yang berasal dari DPRD merupakan Ranperda hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi dikoordinasikan oleh Bapemperda. Sedangkan Ranperda yang berasal dari kepala daerah dikoordinasikan oleh bagian hukum.

Lebih jelas lagi, lanjut Tamin, dapat dilihat pada Peraturan DPRD Halbar tentang Tatib pada pasal 33 terkait tugas dan kewenangan pimpinan DPRD.

“Tetapi pimpinan DPRD dengan beraninya melakukan pembahasan tanpa melibatkan Bapemperda dalam satu tahapanpun,” sesal Ketua Fraksi Hanura DPRD Halbar itu.

Dia mengungkapkan dalam pasal 33 tentang tugas dan kewenangan DPRD, terdapat 9 tugas. Dari 9 tugas dan kewenangan itu, tidak ada satupun yang berhubungan dengan pimpinan DPRD. Sedangkan untuk Bapemperda sangat jelas tugas dan kewenangannya diatur pada pasal 54 huruf a sampai ke semuanya berhubungan dengan Ranperda, apalagi di huruf b, d dan j yaitu kewenangan mengkoordinasi, mengharmonisasi dan mengkaji Perda.

Sandaran ini yang dipakai kabupaten/kota di Indonesia, sehingga terlihat sangat tertib dalam penyusunan dan pembahasan Perda.

Sehingga itu, lanjut Tamin, optimalisasi fungsi pembentukan Perda sebagai upaya dan tertib administrasi pembentukan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi tahapan-tahapannya di DPRD Halbar, maka pihaknya akan menyurat kepada Gubernur melalui biro hukum.

“Sebab bagi kami, Ranperda RPJMD yang sudah disahkan menjadi Perda tersebut cacat prosedur. Dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang salah satu syaratnya adalah pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.

“Tapi kami melihat pimpinan DPRD Halbar mengabaikan hal ini. Tentu kami sangat menyayangkan hal ini,” tandasnya. (adi/ask)