Rejuvenasi Demokrasi Indonesia

Oleh: Ummulkhairy M Dun
Pemudi Maluku Utara

___

BERANGKAT dari demokrasi terpimpin yang didengungkan oleh presiden pertama kita Ir. Soekarno, Indonesia cukup percaya diri dengan identitas pemerintahannya yang menggunakan sistem demokrasi terpimpin. Sistem demokrasi terpimpin dianggap berbeda dengan sistem demokrasi barat.

Perbedaan tersebut diafirmasikan oleh Bung Karno saat itu bahwa demokrasi yang dianut oleh Indonesia mesti disesuaikan dengan jati diri dan budaya bangsa. Walaupun telah menyatakan menggunakan sistem pemerintahan demokrasi, namun secara praktik pemerintahan di awal kemerdekaan itu masih dianggap belum sempurna.

Hal tersebut dikarenakan terjadinya pembubaran beberapa kelompok seperti Masyumi, Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan Badan Konstituante. Pembubaran ini mendapat penilaian oleh sebagian pakar demokrasi sebagai tindakan yang bersifat diktator atau berlainan dengan makna demokrasi. Hingga pada tahun 1965, Indonesia yang katanya menganut sistem demokrasi terpimpin saat itu akhirnya tumbang.

Sistem demokrasi di Indonesia belum berakhir dan semakin berdinamika di rezim selanjutnya. Pemerintahan oleh Presiden Soeharto kembali mengklaim bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara yang digunakannya sudah pasti menganut sistem demokrasi.

Pemerintahan dengan corak pembangunan nasional itu melakukan integrasi antara aparat birokrasi dan aparat militer. Klimaksnya pun berhasil masuk dalam kehidupan masyarakat. Sehingga tidak heran jika logika anti kritik pada saat itu berkembang pesat.

Anti kritik yang dipertontonkan pemerintah menuai problematika yang sangat krusial. Mengapa demikian? Hal ini tentu sangat ditentang sebagian besar masyarakat Indonesia karena tidak berlandaskan pada sistem pemerintahan yang katanya demokrasi itu. Pemerintahan ‘anti kritik’ cukup bertahan lama dan berhasil ditumbangkan pada tahun 1998 oleh gerakan reformasi masyarakat Indonesia.

Reformasi menjadi konsep sekaligus gerakan yang digagas sebagai solusi bagi kehidupan berbangsa saat itu. Kehadirannya membuat dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara semakin mendekati pada makna demokrasi yang sesungguhnya. Hal ini terbukti dengan munculnya partai politik, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat dan kemerdekaan pers yang diaktualkan pasca tumbangnya rezim orde baru.

Semakin mendekati dengan makna demokrasi yang hendak dicapai, pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilihan umum (pemilu) sontak mulai dikonsepkan kala itu hingga berhasil dilaksanakan pada tahun 2004. Sampai saat ini budaya demokrasi melalui pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah masih hadir di bumi pertiwi.

Berkat pemilihan yang ditradisikan dengan azas demokrasi berupa langsung, umum, bebas, dan rahasia mampu melahirkan dua presiden. Adapun periodisasi kepala negara memiliki ambang batas yaitu dua periode. Menurut hemat penulis hal tersebut sangat bersifat demokratis, karena dapat mengejawantahkan definisi demokrasi yaitu dari, oleh dan untuk rakyat yang didefinisikan oleh Abraham Lincoln.

Pengejawantahan definisi tersebut dimaksudkan pula untuk memberi kesempatan kepada rakyat yang belum berkesempatan untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin di bangsa ini.

Dari sepak terjang demokrasi Indonesia yang penulis uraikan, dapat dipahami bahwa usia sistem demokrasi tidak lagi berusia muda. Dengan usia yang tidak lagi muda, usia sistem demokrasi Indonesia dapat diperkirakan berusia kurang lebih 76 tahun.

Usia tersebut jika dikontekskan dengan usia manusia maka tentu sistem demokrasi kita dikategorikan sebagai lansia (lanjut usia). Dengan usia seperti itu pada manusia pasti memiliki fisik yang tidak lagi kuat. Hal ini pun senada dengan kekuatan demokrasi kita yang jika tidak dijaga dan dirawat maka dapat melemah. Oleh karena itu, eksistensi sistem demokrasi Indonesia dapat menuai keraguan.

Keraguan tersebut dapat diatasi dengan peran dari generasi sebagai penentu bangsa ini. Penanaman nilai kenegarawanan dapat menjadi persiapan dini untuk bertindak sebagai aktor penerima tongkat estafet bangsa. Itulah kenapa mempelajari hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi kewajiban anak bangsa.

Sebagai generasi yang peduli dengan keadaan bangsa ini, penulis menawarkan sebuah solusi bagi sistem pemerintahan. Adapun solusi ini diharapkan dapat menguatkan eksistensi demokrasi pada sistem pemerintahan di Indonesia. Penguatan tersebut dapat dilakukan dengan merejuvenasi sistem demokrasi.

Rejuvenasi sistem demokrasi menjadi konotasi yang tepat untuk merawat, menjaga, sekaligus menyelamatkan sistem demokrasi. Ini dilakukan tidak semata-mata karena kondisi sistem demokrasi dalam pemerintahan kita kurang baik, melainkan ini sebagai langkah ikhtiar dan interpretasi secara maknawi terhadap implementasi sistem demokrasi di negeri ini.

Merejuvenasi sistem demokrasi dianggap penting demi masa depan bangsa Indonesia. Tidak berbeda dengan merawat dan mempercantik kulit di saat kita muda sistem demokrasi pun demikian butuh perawatan untuk mengencangkannya.

Dalam merejuvenasi sistem demokrasi Indonesia dipandang perlu memperhatikan budaya bangsa ini. Dengan kata lain bahwa perebutan struktur pada pesta demokrasi dapat mempertimbangkan kultur dari bangsa ini. Kultur tersebut mengarah pada demokrasi yang santun, beradab, dan saling menghargai. Jangan karena struktur kita mengabaikan kultur.

Kultur demokrasi sebagai identitas bangsa harus dijaga dan dirawat pada sistem demokrasi kita yang sudah tidak lagi berusia remaja. Walaupun demikian, hal tersebut tidak menghalangi kita untuk meremajakan kembali kultur demokrasi bangsa ini.

Beragam teori mengenai demokrasi akan kalah dengan semboyan seorang demokrat “aku mungkin tak setuju dengan pendapatmu, tapi aku akan mati-matian berjuang agar kau bisa menyuarakan pendapat itu”. Semboyan ini paling sulit ditemukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Sebuah sikap yang sederhana tetapi sulit diimplementasikan.

Mari bersama menjadi demokrat kuat dan demokrat yang senantiasa merejuvenasi demokrasi. Salam sehat dan semangat!***