Tunggakan Mobil Dinas Pemkab dan Pimpinan DPRD Halut Capai Ratusan Juta

PENAMALUT.COM, TOBELO – Tunggakan pajak kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dan Ketua DPRD Halut mencapai ratusan juta rupiah.

Informasi yang diterima media ini, laporan tunggakan pajak Pemkab dan Ketua DPRD sudah dimasukkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Halut untuk ditindaklanjuti.

Kepala Kejari Halut, Agus Wirawan Eko Saputro saat ditemui di ruang kerjanya Selasa (10/8), mengaku pihak Samsat belum memberikan data yang komplit untuk diekspos. Sehingga itu, pihaknya meminta agar diekspos kembali dengan membawa data dukung.

“Sampai sekarang mereka tidak datang membawa data dan dokumen, bagaiman kami bisa melakukan tindaklanjut itu. Dan kami juga belum belum buat SKK,” ujarnya.

Pihaknya, kata Agus, akan mengeluarkan SKK setelah data dukung terhadap permintaan atau permohonan itu dijelaskan ke pada Kejari. Sehingga bisa dilakukan penyelesaian atau membantu pemohon.

“Tapi sampai saat ini, kami belum menerima data dukung. Karena data dukung itu adalah terkait dengan masalahnaya,” katanya.

Dia menjelaskan setelah data dukung sudah diperoleh, maka bidang Perdata dan Tatausaha Negara (Datun) Kejari akan melakukan telaah mana yang menjadi prioritas penyelesaiannya yang dituangkan dalam telaah yang ditujukan ke kejari Halut.

“Jadi kami pada dasarnya mengapresiasi kepercayaan itu, tapi kami masih membutuhkan data dukung dari pihak samsat Halut. Kalau semua sudah lengkap, kami akan melakukan pemanggilan,” terangnya.

Ia mengaku sudah menghubungi pihak Samsat, tapi belum ada respons.

Sementara Kasi Penagihan Samsat Halut, Ajhar Surat saat dikonfirmasi terkait besaran tunggakan pajak, ia mengaku belum ditetapkan besarannya.

“Jumat ini data-data sudah valid, baru kita bisa tetapkan pajak setiap mobil, karena setiap bulan denda selalu beubah-ubah atau naik 2 persen dari pokok pajak,” jelasnya. (fnc/ask)