Penyalahgunaan DD di Halbar, DPRD: Ini Kesalahan Inspektorat

PENAMALUT.COM, JAILOLO – Penyalahgunaan Dana Desa (DD) di Kabupaten Halmahera Barat dalam tiga tahun terakhir sebesar 10 miliar. Ini berdasarkan data yang diterima dari Inspektorat Halbar belum lama ini.

Besarnya penyalahgunaan DD ini mendapat sorotan dari DPRD Halbar. Anggota Komisi I DPRD Halbar, Tamin Ilan Abanun, menggagap penyalahgunaan DD itu bukan karena kurangnya pengawasan dari badan permusyawaratan desa (BPD) maupun masyarakat, akan tetapi pemerintah daerah juga kurang mengawasi.

“Artinya ini bukan kesalahan BPD saja, ini kesalahan Inspektorat,” ujar Tamin kepada wartawan, Selasa (29/6).

Menurutnya, terkait DD ini ada desa yang mengelola dengan baik, namun ada sejumlah desa yang tidak bisa mengelola dan memanfaatkannya secara baik. Alih-alih untuk pembangunan, anggaran yang dikucurkan miliaran setiap tahun itu justru disalahgunakan.

Ini tentu merupakan sebuah masalah, seperti yg disampaikan kepala Inspektorat Halbar. Jika Pemkab Halbar khususnya Inspektorat sudah tahu penyebab penyalahgunaan DD adalah kurang adanya pengawasan dari BPD, jelas mereka tidak punya kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan dalam mengawasi, apalagi berhubungan dengan kapasitas mereka yang rendah.

Jika upaya yang dilakukan Inspektorat dengan memberikan bimbingan teknis namun penyalahgunaan tetap saja terjadi, maka Tamin menyarankan agar Inspektorat harus lebih kreatif lagi untuk menemukan ide atau cara-cara baru agar diterapkan kepada pemerintah desa. Sehingga penyalahgunaan DD ini dapat diminimalisir.

“Inspektorat tidak hanya sebatas memberikan bimbingan teknis, tapi harus punya inovasi atau solusi kreatif kepada setiap desa di Halbar dalam mengelola dan memanfaatkan DD ini,” tukasnya.

Kreatif yang dimaksudkan Tamin adalah pengawasan yang diwujudkan dalam praktik membuat buletin desa setiap minggu yang isinya tentang informasi perencanaan, informasi anggaran. Buletin ini dapat dibagikan kepada masyarakat lewat mesjid setiap hari Jumat dan di Gereja pada hari Minggu.

Buletin desa ini merupakan praktik pengawasan yang sudah banyak dilakukan oleh desa di Indonesia yang berhasil dalam pengelolaan dana desa.

Selain itu, Pemda juga diminta mengoptimalkan kerja-kerja satuan tugas (Satgas) Dana Desa yang belum difungsikan, karena Satgas DD memiliki tugas membantu kepala desa mengelola DD sesuai ketentuan.

Mantan Ketua Prodi Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) ini juga meminta Inspektorat sebagai lembaga teknis selain melakukan pendampingan pada kepala desa dalam pengelolaan DD, juga harus ada pengawasan pemeriksaan yang dilakukan terus menerus. Sebab anggaran yang diberikan itu begitu banyak.

Inspektorat harus bisa menjelaskan pada kepala desa, aparatnya serta masyarakat bahwa setiap tahun pemerintah mencairkan DD yang begitu banyak. Itu tidak lain hanya dengan maksud adanya perputaran uang di desa, sehingga daya beli masyarakat semakin meningkat serta pembangunan di desa dapat berjalan dengang baik.

“Untuk itu, saya mengajak kepala desa dan aparatnya juga masyarakat agar mengelola dan mengawasi DD ini dengan baik. Sehingga desa-desa di Halbar ini bisa mandiri seperti desa lain di Indonesia,” ajaknya.

“Kunci keberhasilan DD adalah perencanaan yang baik dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan, karena dengan masalah temuan sebanyak itu semua pihak harus bahu membahu untuk bisa memberikan yang terbaik untuk desa agar bisa berkontribusi untuk pembangunan daerah dan nasional,” pungkasnya. (yadi/red)