Harmoni Pembangunan Halmahera Barat: Kolaborasi Strategi Percepatan Pembangunan Daerah

PENAMALUT.COM, JAILOLO – Dalam rangka percepatan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menggelar dialog publik harmoni dengan tema “Kolaborasi Strategi Percepatan Pembangunan Daerah” yang dilaksanakan pada Kamis (24/6).

Dialog yang berlangsung di aula Bidadari Kantor Bupati itu Halbar itu menghadirkan Walikota Ternate M.Tauhid Soleman, Walikota Tidore Kepulauan Capt. Ali Ibrahim, Bupati Pulau Morotai Benny Laos, serta Bupati Halbar James Uang selaku tuan rumah.

Dialog ini dipandu Kepala Bappeda Halbar, Sonny Balatjai, dan menghadirkan akademisi Universitas Khairun DR. Aziz Hasyim selaku pembanding.

Bupati Halbar, James Uang, saat membuka dialog publik itu berharap dialog yang dilaksanakan itu dapat membahas tentang kemajuan daerah, khususnya di Maluku Utara. Saling bekerja sama dalam bentuk segi tiga emas dengan mengutamakan percepatan pembangunan daerah dan kemajuan perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat.

“Dengan adanya kegiatan seperti ini, kita dapat saling berkerja sama antar daerah yang bertujuan untuk saling membutuhkan dalam hal berkoordinasi berbagai aspek guna percepatan kemajuan daerah,” ujarnya.

Kerjasama yang dimaksud itu kaitannya dalam kepentingan pembangunan daerah, salah satunya di bidang kesehatan guna mewujudkan visi-misi daerah, sebagaimana pihaknya melakukan studi banding ke Pemkab Pulau Morotai beberapa waktu lalu guna mempelajari program di bidang kesehatan kaitan dengan kesehatan gratis bagi warga masyarakat mulai dari lahir sampai meninggal yang ditanggung oleh Pemda Morotai.

Begitu juga di bidang pendidikan yang fokus pada 5 sampai 6 sekolah menjadi satu guna melahirkan sekolah ungggulan. Pemda bahkan tengah membiayai 5 tenaga dokter spesialis untuk sekolah melalui dukungan anggaran untuk kepentingan investasi pendidikan. Cara ini sudah dilakukan studi banding ke Pemerintah Tidore Kepulauan.

“Dari aspek perencanaan kita juga sudah menghitung dan mendesain, sehingga ke depan pendidikan dan kesehatan juga bisa gratis. Tentunya ini perlu didukung dengan kebijakan anggaran,” tukasnya.

Di sektor Pariwisata juga terus digenjot dengan dukungan anggaran untuk kemajuan destinasi lokasi wisata di berbagai lokasi yang bertujuan menarik pengunjung dari luar daerah untuk mengunjungi Halbar.

Guna mencapai adanya sinergitas melalui kolaborasi strategi percepatan pembangunan antar 4 daerah di Malut ini, James mengusulkan ke depan perlu dilakukan inventarisir berbagai potensi setiap daerah melalui pelaksanaan Musrenbang 4 daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/kota. Gagasan ini sudah mendapat respon positif dari wali kota Ternate, wali kota Tikep, dan Bupati Pulau Morotai.

Bupati Pulau Morotai, Benny Laos, menyampaikan untuk membangun sebuah negeri tentunya butuh ketulusan semua pihak. Percepatan pembangunan tentunya perlu didukung dengan sarana infastruktur, dan yang lebih penting bagaimana membangun sumber daya manusia.

“Kita bisa bangkit kalau kita bersatu, tentunya kita bekerja semua pakai data dan basis. Semua tergantung niat kita semua, untuk kepentingan kemajuan daerah,” punhkasnya.

Dalam konteks strategi percepatan pembangunan daerah di kabupaten/kota, lanjut dia, tentunya ada tiga hal mendasar. Pertama konsep, kemudian perencanaan, dan terakhir dukungan semua kepala daerah untuk bersatu tanpa adanya tendensi kepentingan untuk kemajuan negeri khususnya Maluku Utara.

Beny bahkan mendukung sepenuhnya kebijkan Pemkab Halbar terkait pengajuan pinjaman sebesar Rp 300 miliar melalui PEN.

Kata dia, pinjaman PEN ini tentunya sangat menguntungkan daerah untuk kepentingan percepatan pembangunan. Mengingat dengan adanya percepatan pembangunan sarana dan prasarana, percepatan ekonomi juga tentunya akan semakin berkembang. Kebijakan ini bahkan juga sudah dilakukan oleh dirinya selaku Bupati Pulau Morotai ditengah dampak wabah pandemi Covid-19.

Sementara DR. Aziz Hasyim selaku pembanding menjelaskan bahwa dari total dana APBN sekitar Rp 39 miliar yang ditransfer ke daerah. Sementara 70 persen lebih berada di kementerian. Tentunya perlu ada konsep dan networking yang dibangun oleh setiap kepala daerah pada tingkat pusat.

Pemerintah pusat menurut dia, dalam alokasi DAU bahkan menginginkan adanya formulasi perhitungan pembagian DAU, bukan hanya memperhitungkan aspek luas daratan saja, akan tetapi juga meliputi luas laut. Hal ini tentunya bertujuan agar alokasi DAU juga bisa merata khusunya didaerah-daerah wilayah timur, termasuk Maluku Utara selaku daerah berbasis kepulauan.

Azis juga menilai pinjaman PEN yang diusulkan oleh setiap daerah, penting untuk dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah. Selain itu, pengajuan pinjaman tentunya diharapkan dapat berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi dan infrastuktur.

“Yang terpenting perlu ada kesamaan  sinergitas untuk mendorong percepatan pembangunan,” ujar Aziz.

Kegiatan dialog sendiri dihadiri unsur Forkopimda Halbar, pimpinan SKPD baik Halbar, Kota Ternate, Tikep, dan Morotai. (yadi/red)