Polemik Mobil Alphard Gubernur Malut, Ketua DPRD: Bahaya Jika Tidak Ada Dalam APBD

PENA – Polemik mobil Alphard yang dipakai Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, sebagai kendaraan dinas terus berlanjut.

Sebelumnya Ketua Komisi I DPRD Malut, Ikbal Ruray, menyampaikan bahwa mobil tersebut menurut penjelasan Biro Umum Setda Malut dianggarkan lewat APBD Induk 2019.

Ikbal lantas mengiyakan penjelasan yang disampaikan oleh pihak Pemprov Malut ini. Padahal, setelah dicek dalam APBD 2019, tidak termuat pengadaan mobil dinas Gubernur jenis Alphard ini.

Mobil tersebut diduga milik salah satu pejabat di Pemprov Malut yang dipinjam pakai Gubernur.

“Kalau soal data itu kami tidak tahu, yang jelas setelah kami panggil Kepala Biro Umum, mereka menjelaskan bahwa itu ada dalam APBD Induk 2019. Yang penting barangnya ada dan anggarannya ada dalam APBD tahun 2019,” ujar politisi Golkar ini.

Ketua DPRD Malut, Kuntu Daud, ikut memberikan tanggapan terhadap pernyataan dari Biro Umum maupun Ketua Komisi I DPRD Malut ini.

Menurutnya, apa yang disampaikan Biro Umum dihadapan Komisi I DPRD, semoga saja termuat dalam APBD. Jika tidak, maka itu berbahaya.

“Kalau tertuang dalam APBD ya alhamdulillah. Kalau tidak, berarti bagaimana ? Bahaya ini,” kata Kuntu kepada wartawan, Minggu (21/3).

Menurutnya, seharusnya Komisi I juga memiliki data terkait pengadaan mobil tersebut. Sehingga apa yang disampaikan pihak Biro Umum, bisa Komisi I bisa menyandingkannya.

“Apakah Komisi I punya data soal pengadaan mobil dinas yang dianggarkan di APBD 2019 ? Harusnya bicara berdasarkan data,” ujarnya.

Politisi PDIP itu juga menuturkan bahwa DPRD Periode 2019-2024 dilantik pada September 2019. Itu artinya pembahasan APBD Induk 2019 sudah jalan, bahkan telah disahkan. Sehingga itu, dokumen APBD 2019 terkait pengadaan mobil belum dikantonginya.

Namun dirinya berharap Komisi I sudah memegang dokumen terkait pengadaan mobil ini dan telah mempelajarinya. Sehingga apa yang disampaikan benar-benar ada dalam APBD.

Sekadar diketahui, dalam APBD Induk 2019 untuk pengadaan kendaraan dinas bermotor perorangan yang dianggarkan senilai 6,5 miliar hanya terdapat 12 mobil dinas, dan itu diluar dari merek Alphard.

Bahkan penjelasan Kepala Biro Umum, Jamaluddin Wua kepada wartawan yang dikonfirmasi pada Oktober 2019 lalu menyampaikan bahwa yang masuk dalam pengadaan hanya 9 unit mobil dinas. Antara lain, 3 unit Mitsubishi Pajero, 2 unit Toyota Inova, satu unit Toyota Hilux, satu unit Toyota Sienta, dan satu unit Toyota Rush.

Pengadaan 9 unit mobil dinas ini juga bukan diperuntukan untuk Gubernur. Pasalnya, mobil dinas Gubernur merek sedan Camry yang dipakai saat itu masih layak. “Jadi untuk Gubernur belum diadakan, karena masih layak. Dalam aturannya harus 10 tahun baru bisa dilelang,” jelas Jamaludin saat itu.

Jamaluddin juga menyampaikan bahwa mobil Alphard yang dipakai Gubernur AGK merupakan milik pribadinya dan hanya dipakai sementara oleh Gubernur. (Red)