Provinsi Kepulauan Malut Masuk Prolegnas, Sultan Tidore: Kita Dorong Secepatnya Jadi Undang-Undang

PENA – Provinsi Maluku Utara diusulkan ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Kepulauan bersama 7 provinsi lainnya yakni Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.

Bahkan 8 provinsi ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan saat ini telah selesai dibahas pada tingkat DPD dan DPR RI.

Meski keinginan DPD dan DPR RI ini belum sepenuhnya disetujui pemerintah lantaran tiga kementerian merasa keberatan, namun para wakil rakyat di DPR RI dan wakil daerah di DPD RI ini terus mendorong agar segera dibahas dalam RUU dan disahkan menjadi sebuah undang-undang.

“Kalau undang-undang ini sudah ada (Provinsi Kepulauan, red), maka Malut dan 7 daerah lainnya bisa terbantukan dari sisi pembangunannya,” jelas Anggota DPD RI daerah pemilihan (Dapil) Malut, Husain Alting Sjah yang ditemui di sela-sela kunjungan Ketua DPD RI di Kedaton Kesultanan Tidore, Kamis (28/1) kemarin.

Husain yang juga Sultan Tidore ini menuturkan bahwa perjuangan daerah Malut di pusat ini bertahap. Ada yang memperjuangkan daerah otonomi khusus, dan ada juga yang memperjuangkan provinsi kepulauan. “Kemarin saya diberitahukan bahwa yang masuk dalam Prolegnas dan mau diperjuangkan itu adalah undang-undang provinsi kepulauan,” ujarnya.

Ia menjelaskan kenapa tahapan perjuangan daerah otonomi khusus belum sampai, karena dalam UU Provinsi Kepulauan yang diperjuangkan itu didalamnya sudah termasuk dengan kekhususan-kekhususan daerah baik di Maluku maupun Malut. “Sehingga itu kita berharap ini segera dibahas masuk dalam RUU kemudian disahkan menjadi Undang-Undang,” harapnya.

Sebelumnya Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono dalam kunjungannya ke Malut 19 November 2020 lalu menyampaikan bahwa tahapan pembahasan rancangan provinsi kepulauan sudah masuk pada tahapan akhir. Presiden juga telah mengirimkan surat ke DPR RI dan tembusannya kepada enam kementerian/lembaga.

Bahkan menurut dia, provinsi kepulauan ini sebelumnya juga sudah masuk Prolegnas, namun sekarang ini diulangi lagi pembahasannya. “Kalau DPD dan DPR RI tidak ada masalah lagi, yang jadi masalah ini pemerintah. Karena dari 6 kementerian itu, tiga diantaranya tidak setuju,” katanya.

Kementerian yang tidak setuju itu, lanjut dia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kemenlu beralasan karena persoalan hukum internasional. Kemendagri melihat hak-hak negara atas laut yang bersifat. Karena status laut ini sedikit berbeda dengan darat. Ada muatan-muatan mana kepentingan luar negeri dan mana kepentingan dalam negeri, yang harus dibagi dengan dalam daerah.

Sementara untuk Kemenkeu beralasan masalah keuangan. Konsekuensi dari undang-undang provinsi kepulauan ini apabila disahkan, maka bisa jadi empat kali dari APBN yang saat ini diterima oleh daerah. Namun pihaknya tetap mengupayakan dengan tiga kementerian ini.

Ia bilang, apabila RUU Provinsi Kepulauan ini disahkan, maka keuntungan dari provinsi kepulauan ini adalah salah satunya terkait anggaran yang bertambah. “Dengan begitu, kewenangan gubernur, bupati dan wali kota kepulauan bisa membangun lebih banyak,” tandasnya. (ask)