Bobroknya Politik Pencitraan

Sriwahyuni Tamrin (Wakil Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan KNPI Maluku Utara)

“Di era reformasi saat ini, kita mencatat dua hal penting: pertama, kita kehilangan kemampuan mengaca diri. Kedua, kita kurang mampu untuk merasa malu atas kekurangan diri kita,” Mohammad Sobary.

SAAT ini perkembangan dan kemajuan suatu Negara tentunya tidak bisa lepas dari tindakan dan peran serta seorang pemimpin, apakah ia pemimpin birokrasi atau pemimpin partai politik. Dalam sebuah catatan, bahwa perubahan bangsa yang baik bergantung pada setiap keputusan mereka. Jika pemimpin sedikit saja salah dalam mengambil dan menentukan kebijakan maka pasti berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat di dalamnya. Sehingga demikian, setiap pemimpin harus paham bahwa pro dan kontra sudah pasti ada untuk itulah, para pemimpin ini harus punya senjata untuk sigap menghadapinya.

Berbicara tentang pro dan kontra, sejauh ini masyarakat kita sering bingung bahkan bisa dikatakan salah kaprah dalam menilai dan menentukan mana pemimpin yang benar-benar seorang pemimpin dan mana yang hanya sebuah pelabelan semata. Benar bahwa sulit bagi kita menentukan antara keduanya apalagi di era postmodern saat ini. Kita telah berada dalam sistem pemerintahan yang sudah menganut tentang hak-hak berdemokrasi atau kata lainnya yaitu kebebasan berpendapat. Namun yang lebih disayangkan, kebebasan berpendapat sudah banyak disalah artikan oleh kalangan masyarakat saat ini sehingga yang muncul bukan lagi argument atau pendapat yang ilmiah serta rasional tapi sudah merembek menjadi hinaan, hujatan dan saling tuduh. Sehingga demikian, rekontruksi ide tentang kebebasan berpendapat dan pemimpin yang hanya melekat dengan pelabelan harus perlu dilakukan. Apa penyebabnya? Salah satu penyebabnya karena dominasi pencitraan pemimpin kita dan bukti-bukti kinerja yang saling kontradiktif.

Pemimpin Jangan “haus” Pencitraan

Istilah ‘pencitraan’ menjadi sangat terkenal di tengah masyarakat Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, kata ‘citra’ secara umum dapat berarti rupa atau gambaran yg dimiliki orang banyak mengenai pribadi, perusahaan, organisasi, atau produk. Lebih jauh, dalam konteks politik, KBBI mengartikan kata ini sebagai ‘gambaran diri yg ingin diciptakan oleh seorang tokoh masyarakat’.

Sementara dalam pemahaman psikologi sosial mengungkapkan bahwa setiap orang memiliki dua jenis kesadaran diri, yaitu kesadaran diri privat dan kesadaran diri publik. Kesadaran diri yang bersifat privat mengacu pada kecenderungan seseorang untuk mengevaluasi pikiran dan perasaannya sedangkan kesadaran diri publik berarti seseorang sadar bahwa ia sedang diamati oleh orang-orang sekitarnya. Arti kata pencitraan (dalam konteks politik) dapat dihubungkan dengan kesadaran diri publik ini dimana seseorang menyadari bahwa tindakannya disorot publik sehingga ia dapat mengatur tindakannya demi membentuk image yang diinginkan dari orang-orang yang mengamatinya.

Setelah keputusan pemerintah tentang kekuasaan berada di tangan rakyat yakni dari, oleh dan untuk rakyat dengan penunjukan jabatan setiap kepala Negara dan kepala-kepala daerah berdasarkan atas suara terbanyak maka sejak saat itulah setiap warga masyarakat menjadi primadona di dalam setiap momentum PEMILU (Pemilihan Umum) ataupun PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah). Untuk mencapai suara terbanyak banyak hal yang dilakukan agar bisa dikenal dan dipilih. Kini, metode ini sudah lumrah dilakukan oleh para pemimpin kita bahkan karena ingin dikenal dan disanjung-sanjung mereka sampai kehilangan wibawa kepemimpinannya. Cara demi cara, trik demi trik dibuat hanya untuk menarik perhatian bahkan disituasi yang tidak memungkinkan. Hal ini, agar kelayakan sebagai pemimpin tampak. Dengan kekuasaan berada di tangan rakyat maka sudah bukan cerita baru jika suku, agama, dan ras (SARA) menjadi alat untuk maraup posisi tinggi tertentu atau yang kita kenal dengan jabatan atau kekuasaan. Dengan demikian, bukan lagi fenomena jika setiap pemimpin sibuk mencari dan menjaga citranya sebab citra seorang pemimpin bagi mereka bergantung pada tinggi rendahnya popularitas bukan pada kepedulian sejati dan pembangunan yang nyata.

Haus akan pencitraan memang sulit ditepis oleh golongan pemimpin yang lebih banyak makan apalagi kebiasaan memakan makanan “haram”, belum lagi ditambah dunia teknologi yang semakin canggih seperti internet dan sosial media yang merajai jalur komunikasi dan infomasi. Penggunaan media sosial (medsos) yang tak terkendali mengakibatkan informasi saling dukung bahkan pada saling menjatuhkan kerap dilakukan. Itulah sebabnya, pemerintah indonesia semakin gencar membantai situs-situs berita hoax atau berita bohong. Apa boleh dikata, politik pencitraan sudah menjadi wahana yang paling krusial ditengah-tengah gemerlap perebutan kekuasaan. Kini, corak sosialisme yang nyata makin berambang dan tidak jelas ditengah perjuangan para elit pemimpin akibat dari menumbuh-kembangkan budaya money is the king (uang adalah raja) dan popularity is everything (segalanya demi popularitas). Jika uang sudah menjadi alat tukar yang menguasai isi bumi maka sudah pasti kekuasaan adalah media penampung kepentingan yang paling dicari-cari. Sehingga itulah, tidak diherankan banyak kalangan yang meleburkan diri mereka dalam dunia politik “hitam” hanya demi kekayaan dan untuk dikenal. Hal ini yang menurut Mohammad Sobary (2014), bahwa kita ahli memoles wajah bengis yang penuh nafsu politik menjadi wajah manusia-manusia suci tanpa dosa, bersih tanpa debu seperti salju yang baru saja jatuh ke bumi.

Mestinya, disadari bahwa pencitraan diri tanpa bukti kinerja dan perwujudan visi misi adalah bukti pembohongan publik yang sangat fatal. Selain itu, juga tentang sebuah pembuktian kekuasaan yang lebih terarah, realisasi program yang pro pembangunan dan menciptakan kepedulian terhadap pemerintahan dan masyarakat. Jika haus pencitraan yang dicari maka sudah dipastikan bahwa pujian dan popularitas semakin depan dibangun. Lalu bagaimana agar pemimpin dapat memiliki kebaikan citranya dengan tidak berharap mendapat banyak pujian serta popularitas yang tinggi? Serta bagaimana harusnya sikap personal seorang pemimpin? Mari simak lagi.

Kekuasan personal seorang pemimpin hingga kini bangsa kita umumnya sudah mulai kekeringan pemimpin yang memiliki keahlian, padahal keahlian merupakan sumber kekuasaan yang paling urgent dalam sebuah pemerintahan atau kepemimpinan. Menurut French dan Raven dalam buku Birokrasi dan dinamika kekuasaan bahwa keahlian atau expert power adalah sumber utama yang terpenting dimiliki dalam memecahkan sebuah persoalan, terutama dalam urusan organisasi. Ini dicontohkan seperti, masalah teknologi ya harus meminta resep dan saran dari orang yang punya keahlian di bidang IT (informasi teknologi) bukan kepada juru masak. Begitulah yang dimaksud tentang keahlian. Selanjutnya selain keahlian, yakni pemimpin yang menjadi panutan.

Atau kata lain petunjuk bagi setiap orang, siapapun yang mangatakan ia pemimpin tapi gagal memberikan panutan yang baik bagi orang di sekitarnya maka layak dikatakan pemimpin gagal. Benar, bahwa mewujudkan satu panutan yang baik tentunya dibutuhkan tindakan yang representatif atau keterwakilan dari sikap adil, jelas dan tegas. Sementara, sejauh ini permasalahan kita adalah pemimpin yang gampang takut, pemimpin yang tidak transparan serta banyak bergantung kepada pihak lain, akibatnya banyak masalah yang tumbuh di negeri ini yang sangat sulit dicabut, seperti penanganan kasus korupsi yang masih pandang buluh, kepentingan partai yang selalu menjadi nomor satu di dalam roda pemerintahan serta hukum dan kedilan yang masih pilih kasih atau semakin mengakar. Rentetan permasalahan ini merupakan penyebab utama kenapa banyak pemimpin kita yang kehilangan panutan. Maka dari itu, yang mengatakan dirinya pemimpin harus memahami antara trust dan respect yakni kepercayaan dan penghargaan.

Semoga kini dan akan datang pemimpin kita berhenti mencari sensasi hanya untuk sebuah popularitas dan atau berusaha menggunakan cara-cara kotor untuk mendapatkan citra yang baik. Selain itu, harapan kita agar pemimpin di negeri ini dapat memahami perbedaan antara dunia peri dan dunia nyata sehingga tidak selalu menggunakan kekuasaan sebagai tongkat ajaib yang dapat mewujudkan segala keinginannya. Wallahu’alam Bissawab.***