16.647 Kendaraan Tunggak Pajak, Nilainya Mencapai Rp 25 M

PENA – Kurang lebih selama 5 tahun sejak 2014 hingga 2019, jumlah kendaraan roda dua dan empat yang enggan bayar pajak di Halmahera Utara (Halut) mencapai jumlah 16.647. Jumlah ini berakibat sebesar Rp 25 miliar tunggakan terjadi, termasuk kendaraan yang digunakan sebagai sarana transportasi ke kebun.

Selain itu, angka tersebut juga termasuk dengan kendaraan pemerintah daerah yang sudah scrap tapi masih masuk dalam daftar tunggakan pajak kendaraan.

Padahal kendaran sudah dalam kategori scrap ini harus di laporkan ke pihak pajak agar dihapus dari sistem. Hal ini membuat tunggakan pajak besar  karena masih ada kendaraan yang sudah rusak atau tak lagi digunakan masih terdaftar di samsat.

Kepala UPTB Samsat Halut Linda H. Djawa mengatakan, bagi kendaraan yang sudah dijualbelikan, para penjual harus melapor ke instansi terkait. Jangan menunggu karena akan ada pajak progresif, sebab pajak progresif ini akan mempengaruhi hitungan besaran pajak.

Untuk kendaran pelat merah milik pemerintah dibebankan ke masing-masing SKPD, namun masih ada sebagian  kendaraan di masing-masing SKPD yang belum terbayar.

“Kita juga sudah berkordinasi dengan bidang aset untuk mengkroscek karena kita sudah mengirim data ke mereka, dan dari bidang aset daerah juga meminta untuk merinci kendaraan SKPD,” kata Linda kepada Penamalut.com saat ditemui diruang kerjanya, Jumat (25/9).

Tambah Linda, di masing-masing SKPD juga ada kendaran yang sudah scrap. Linda mengaku, sudah menyurat ke Pemda dan masyarakat yang memiliki kendaraan sebagai langkah untuk meningkatkan pendapatan pajak. Tak hanya menyurat, pihaknya juga menggandeng Satlantas untuk sosialisai ke masyarkat.

“Para pemilik kendaraan pun pernah dikasih keringanan tiga bulan di masa pandemi,” tandasnya. (fnc)