DPRD VS Pemerintah Daerah (Bupati), Tuan-Rakyat Bingung (Suatu Catatan Perspektif Anak Kampong)

Oleh: Zulkarnain Pina (Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Ternate)

ADALAH Fir’aun, yang dalam literatur diterangkan tentang penguasa yang korup, penindas yang selalu merasa benar sendiri, tonggak sistem kezaliman dan kemusyrikan. Lalu Haman yang mewakili kelompok teknokrat, ilmuwan yang menunjang tirani dengan melacurkan ilmu. Kemudian Qarun, sang kapitalis, pemilik sumber kekayaan yang dengan rakus mengisap seluruh kekayaan massa. Dan Bal’am yang menggambarkan kaum ruhaniyun, tokoh-tokoh agama yang menggunakan agama untuk melegitimasikan kekuasaan yang korup dan meninabobokan rakyat. (Ali Syari’ati: 1993) dalam Ideologi Kaum Intelektual.

Merefleksikan sedikit literatur diatas dengan menempatkan pada konteks kekuasaan serta birokrat di Pulau Morotai, yang Kepala Daerahnya merupakan seorang berlatar belakang pengusaha Cina yang tidak asing bagi masyarakat Maluku Utara pada umumnya dan khususnya masyarakat Morotai. Setelah Penulis membaca literatur diatas pikiran saya seakan liar, melanglang buana kemana-mana. Ketika mendiskusikan soal Morotai, secara spontan pikiran liar itu berhenti dan menimbulkan sejumlah masalah-masalah rumit, juga unik.

Pada pemberitaan media, baik cetak maupun online minggu ini, suguhannya tentang polemik dua lembaga pemerintah. Dimana lagi, kalau bukan di Morotai. Negeri yang dapat kita bilang tempat para penyembah kekuasaan. Ilmu bahkan agama diperdagangkan. Transaksi jual beli dan tukar tambah agama demi kekuasaan dilakukan. Na’udzubillahimindzalik.

Rakyat tentu bingung, ketika suguhan pagi dan bahkan hari berlalu hanya soal carut marut di-kekuasaan. Bahwa memang kekuasaan; eksekutif (Bupati) dan legislatif (DPRD) adalah hasil dari memilihan-pesta demokrasi. Yang, dalam pengertian sederhananya yakni: dari, oleh dan untuk rakyat.

Lalu apa hasil yang didapat dari pemilihan-pesta demokrasi itu? Ketika pesta itu, padahal hanya menghasilkan penguasa yang gila dan sinting, yang hanya keasyikan bernyanyi lagu pilihannya. Sementara lagu pesanan tuan-Rakyat tentang harga ikan tuna yang murah, BBM yang mahal, ternak peliharaan yang mati ditembak pemerintah dan masih banyak lagi yang lain yang tidak dihiraukan.

Yang lucu saat ini, Kalau di negeri lain ada penolakan 4 dari 5 fraksi DPRD soal laporan pertanggungjawaban Walikota-Wakil Walikota, di Morotai justru unik yaitu marah-marah 3 dari 4 fraksi karena satu fraksi mendesak penegak hukum (Polri-Kejaksaan) melidik anggaran Covid-19. Ada lagi kegilaan lucu dan unik yang lain, adalah ketidak hadiran beberapa anggota DPRD disebabkan oleh Bupati, karena tidak tahu atau agenda rapat yang “terdesak” dan improsedural. Padahal, ini agenda rapat yang penting. Ini rapat PARIPURNA. Betapa ini memang sangat gila, rumit, unik juga lucu.

Coba kita bayangkan, bagaimana ekspektasi tuan-rakyat tentang kehebatan para petugas di DPRD dan Bupati. Apalagi DPRD, yang diharapkan mampu menjadi penyeimbang dan kontrol terhadap kekuasaan eksekutif hari ini. Bahwa tunjangan kelahiran-kematian, janda-lansia hanyalah modus belaka dalam upaya menguasai potensi SDA dan sumber anggaran di Morotai. Lihat saja bagaimana monopoli ekonomi besar-besaran itu terjadi. Kolusi dan Nepotisme, dan “mungkin” Korupsi merajalela hingga kekuasaan eksekutif hari ini bagai kerajaan bisnis (monarki) ditengah demokrasi mederen.

Bagaimana tuan-rakyat harus berlaku atas kekuasaan yang hanya bernyanyi dengan kegilaan dan kesintingan mereka? Ketika lembaga DPRD terpecah, hancur berantakan atas firka-firka kuasa, mati kutu dalam kungkungan partai, pikiran culas-bengis peminta-minta proyek dan ada yang memang tidak tahu dan hanya ikut begitu saja.

Lalau, ada pertentangan opini luar biasa. Pokja atau bisa dikata buzzer eksekutif (Bupati), yang sebahagiannya mati-matian membela dan berusaha merasionalisasi setiap problema yang ada. Yang salah diberi pembenaran, dan jika terlalu akan didiamkan. Puja-puji kekuasaan diorkestrasi dengan begitu lincah. Yang lain terliha masih sadar, dan sebahagian yang lain, hanya mimilih kata dan kalimat saja pun lucu dan serampangan. Memaksakan kehendak yang hanya menghancurkan citra Raja-Badut. Yang, setiap aksinya harus diberi tepukan tangan dan tertawa sekeras mungkin.

Yang kita harapkan adalah kelompok intelektual yang merdeka. Oleh Syari’at menyebutkan rausyan fikr, yang tugasnya memberi pencerahan terhadap masyarakat. Juga bagaimana tuan-Rakyat yang tertindas, bahwa perlawanan (jihad) adalah pilihan terbaik lagi mulia.

Sebab kita kini berada di Negeri di Ujung Tanduk yang penghuninya adalah para Bedebah. Maka, kita juga berharap, masih ada satu dua orang di eksekutif, legislatif maupun yudikatif yang masih mau berjuang mati-matian demi kebenaran.

Seperti ungkapan Tere Liye, “bahwa di Negeri di Ujung Tanduk kehidupan semakin rusak. Bukan karena orang jahat semakin banyak, tapi semakin banyak orang yang memilih tidak peduli lagi.
Di Negeri di Ujung Tanduk, para penipu menjadi pemimpin, para penghianat menjadi pujian. Bukan karena tidak ada lagi yang memiliki teladan, tapi mereka memutuskan menutup mata dan memilih hidup bahagia sendirian.

Tapi setidaknya, Kawan, di Negeri di Ujung Tanduk, seorang petarung sejati akan memilih jalan suci. Meski habis seluruh darah dibadan, menguap segenap air mata, dia akan berdiri paling akhir demi membela kehormatan. (*)