Kondisi Daerah Sedang Tidak Baik, Gubernur Malut Diharapkan Tampil

PENA – DPD KNPI Maluku Utara (Malut) kembali melayangkan kritikannya kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut. Kali ini KNPI Malut menyoroti soal tata kelola pemerintahan lingkup Pemprov Malut yang tidak baik-baik amat. Itu sebabnya KNPI juga menyarankan Gubernur Abdul Gani Kasuba agar sedikit lebih serius.

“Jika AGK tidak begitu serius, maka bisa dibilang ia akan mengakhiri masa jabatannya dengan meninggalkan bekas buruk,” tukas Ketua DPD KNPI Malut, Irman Saleh, Jumat (22/5). “Sudah saatnya gubernur serius membangun daerah. AGK jangan terlalu fokus dengan hal hal seremonial,” tambahnya.

Irman bilang, kontrol Gubernur terhadap apa yang dilakukan pimpinan SKPD juga tampak tidak ketat. Untuk itu, KNPI menyarankan AGK mengontrol apa yang dilakukan pimpinan-pimpinan SKPD. Dengan begitu kinerja pimpinan SKPD bisa terukur dan berjalan maksimal.

Khusus untuk SKPD yang bersentuhan dengan perusahaan tambang, Gubernur harus perketat pengawasan. Hal itu mengantisipasi jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang melakukan hal di luar dugaan bersama perusahaan tambang.

 “Kepemilikan harta atau aset pejabat kan bisa kita ukur dari berapa pendapatan yang diperoleh setiap bulan, jika harta atau aset melebihi pendapatan bulanan ya patut kita duga ada praktek-praktek korupsi disitu,” tegas Irman.

Untuk itu, Gubenur juga didesak harus memastikan setiap saat bahwa pimpinan-pimpinan SKPD tidak terlibat korupsi. AGK harus tegas ke pimpinan pimpinan SKPD bahwa jika ada yang terindikasi korupsi maka dicopot dari jabatan dan gubernur sendiri yang minta Polda atau Kejati yang memproses hukum.

Tidak hanya itu, KNPI juga menyoroti persoalan percepatan penanganan Covid-19 di Malut. Sejauh ini, menurut KNPI Gubernur tidak banyak tampil ke permukaan untuk memberi dorongan moril, baik kepada tenaga medis yang bekerja menangani pasien ataupun warga masyarakat yang sedang ketakutan.

“Kita malu, masa gubernur daerah lain seperti Ridwan Kamil, Khofifah dan Anies Baswedan tampil dan berbicara langsung persoalan percepatan penanganan Covid-19 baik di media massa, sosial media, atau media-media lainnya. Tapi Gubernur Malut ini kebanyakan diam,” tambah Irman lagi.

Soal penanganan Covid-19 ini, KNPI juga melihat ada kekurangan dalam Gugus Tugas Covid-19, terutama pada Karo Humas Pemprov Malut Mulyadi Tutupoho. Bagi KNPI, selaku Karo Humas, Mulyadi tidak menampakkan diri sebagai penyejuk di tengah situasi yang sedang tegang. Harusnya Mulyadi bisa tampil meyakinkan publik, jika Covid-19 di Malut ini akan berakhir dan semua warga dapat kembali beraktivitas seperti sediakala.

“Dia tidak punya aura yang meyakinkan. Saya rasa jabatan lain lebih cocok untuk dia ketimbang menjadi Karo Humas di Pemprov Malut,” tutup Irman. (ise)