Pada tanggal 1 Juni 2021 bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila, telah dideklarasikan partai politik baru di Indonesia. Namanya Partai Rakyat Adil Makmur, disingkat PRIMA. Informasi profil di website resminya menyatakan bahwa PRIMA diprakarsai oleh Partai Rakyat Demokratik (PRD) bersama komponen rakyat lainnya. Berdasarkan informasi tersebut saya berkesimpulan bahwa PRIMA merupakan PRD yang berganti nama. Apalagi Ketum dan Sekjen PRIMA juga merupakan Ketum dan Sekjen PRD.
Saya menyambut baik atas hadirnya PRIMA dan mengucapkan selamat untuk deklarasinya. Tapi terus terang saja, saya pesimis dengan PRIMA. Bukan karena peluangnya kecil untuk menang Pemilu. Bukan juga karena unsur PRD yang sering dituduh komunis.
Saya pesimis dengan PRIMA karena tidak menawarkan semacam ‘model bisnis’ baru dalam kancah perpolitikan Indonesia. Saya paham bahwa partai politik bukan lembaga bisnis yang salah satu tujuannya mendapatkan profit. Tapi partai politik butuh dana untuk bisa menjalankan perannya dengan maksimal.
Sejak Awal Tidak Transparan Terkait Pendanaan
Saya sudah tahu PRIMA sebelum hari pendeklarasiannya. Di informasi profil website resminya, ada keterangan bahwa PRIMA didanai lewat gotong royong. Tapi sayang sekali tidak ada informasi detail mengenai berapa jumlah dana yang terkumpul untuk pendirian partai. Dari mana saja sumber dananya? Apakah para pendirinya menyerahkan dana untuk partai? Untuk kebutuhan operasional, sumber dananya dari mana? Apakah pengurus partai mendapatkan gaji, dari mana sumber dananya?
Masih banyak pertanyaan saya terkait pendanaan PRIMA. Termasuk berapa biaya yang dikeluarkan untuk acara deklarasi yang diadakan di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail. Berikut ini saya sisipkan video acaranya.
Acara deklarasi PRIMA memang tidak megah dan mewah, tapi untuk mengadakan acara seperti itu dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Saya perkirakan butuh dana Rp1Milyar lebih. Dana sebesar itu lebih baik digunakan untuk membiayai proses verifikasi PRIMA agar bisa lolos sebagai partai peserta Pemilu 2024. Acara deklarasinya cukup dengan potong tumpeng saja. Yang penting itu kan kerja-kerja nyata setelah deklarasi.
Sayangnya acara deklarasi sudah terlanjur dilaksanakan, biaya cukup besar sudah dikeluarkan. Saya menulis ini hanya sekedar mengingatkan. Kalau sejak awal tidak ada transparansi terkait pendanaan, rakyat akan menduga bahwa PRIMA punya banyak dana. Syukur kalau memang begitu kenyataannya. Tapi oligarki yang akan dilawan punya dana yang lebih banyak, bahkan hampir tak terbatas.
Sekali lagi saya hanya mengingatkan. Perjuangan teman-teman pengurus PRIMA masih panjang dan pasti tidak mudah. Mohon dipertimbangkan dengan sangat matang. Jangan sampai jadi korban di Pemilu 2024. Silahkan baca tulisan saya partaigolput.com/korban-pemilu.
Berikut ini saya sisipkan video yang menurut saya layak jadi bahan pertimbangan teman-teman pengurus PRIMA. Isinya wawancara politisi muda yang pernah merasakan kegagalan dalam perjuangan politiknya.
Walaupun pesimis, saya mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman pengurus PRIMA. Sebelum hari pendeklarasian, mereka mengadakan diskusi-diskusi online. Ada satu diskusi yang saya tonton videonya. Saya tertarik menontonnya karena ada Pak Faisal Basri yang menjadi salah satu nara sumber. Video rekamannya disetting untuk tidak bisa ditampilkan di website. Bagi yang tertarik menontonya silahkan klik di sini.
Di video diskusi tersebut Pak Faisal menyampaikan keadaan genting yang sedang dihadapi negara ini. Tentu saja Pak Faisal mengatakannya berdasarkan fakta yang beliau ketahui. Mungkin saking geramnya dengan keadaan genting yang beliau ketahui, Pak Faisal menyerukan perlawanan. Saya menyambut ajakan perlawanan Pak Faisal asalkan konstitusional. Bisa saja saya melawan bersama PRIMA kalau para pengurusnya bisa meyakinkan saya terkait apa yang saya pesimiskan dari PRIMA.